JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah melakukan penelitian terkait praktek penggalangan dana publik di wilayah Jakarta. Kajian tersebut dilakukan terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kegiatan penggalangan dana publik.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan, penelitian tersebut dilakukan terhadap 100 responden penggalanng dana di seluruh Jakarta Tujuannya untuk mengetahui praktek akuntabilitas dan transparansi pengumpulan dana publik.

“Juga mengkaji regulasi untuk mengetahui apakah sudah mengakomodir kebutuhan praktek penggalangan dan public. Sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi,” tuturnya di Cikini, Jakarta, Selasa (14/6/2016),

Tulus mengatakan, hasil yang ditemukan bahwa pemahaman terkait hak donatur masih rendah yakni hanya sebesar 20 persen dari responden yang mengetahui akan hak-hak donatur. “Selain itu dalam kegiatan pemanfaatan maupun penyaluran baru sebesar 36 persen responden yang terlibat langsung,” imbuhnya.

Parahnya lagi, masih banyak pihak penggalang dana yang tidak memiliki perizinan yang berlaku dalam PP No 229 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Atau banyak dari penggalang dana yang izinnya sudah kadaluwarsa.

“Dalam aturannya masa berlaku perizinan hanya berlaku tiga bulan. Namun, dalam prakteknya penggalangan dana secara terus menerus bahkan dalam prakteknya masih banyak lembaga yang izinnya tidak sesuai peruntukannya,” tambah Tulus.

Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga masih minim. Padahal ada UU no 9 tahun 1961 yang menjadi landasan hukum untuk pengawasan dan pemberian sanksi terhadap praktek penggalangan dana publik.

(mrt)

Sumber : Okezone