PT Rifan Financindo – JAKARTA – Yayasan Satu Keadilan (YSK) memandang Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) selain menabrak prinsip membuat sebuah perundang-undangan, hakekat UU Pengampunan Pajak itu juga berpotensi besar kembali menabrak hukum.

Sebab, menurut Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso harus dipertanyakan, apakah pemerintah sudah menelisik asal muasal uang para pengemplang pajak tersebut. Kemudian, apakah pemerintah yakin bahwa uang para pengemplang pajak yang ingin direpatriasi itu bukan hasil korupsi, bukan hasil pedagangan narkotika, bukan hasil pedagangan manusia, buka hasil judi dan lain sebagainya.

“Bagaimana pemerintah mengetahui asal muasal uang jika tidak dilakukan penelisikan terlebih dahulu? Hal ini dilakukan dengan adanya pasal yang memberikan pidana bagi pembocor data atau informasi wajib pajak yang minta pengampunan pajak,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

(Baca Juga: Ini 11 Pasal UU Tax Amnesty yang Digugat ke MK)

Keringanan berupa uang tebusan dengan tarif ringan bagi pengemplang pajak menurutnya merupakan sebuah ironi karena UU adalah produk hukum. Inti dari sebuah produk hukum adalah menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak mencoba-coba melanggar hukum.

“UU Tax Amnesty ini justru malah memberikan keringanan bagi pengemplang pajak, jelas sebuah ironi hukum di sebuah negara yang menyatakan diri berlandaskan hukum. Seharusnya penjarakan pelakunya dan sita harta kekayaannya, bukannya menggelar karpet merah seolah-olah mereka warga negara yang baik dan berjasa bagi negara,? kata dia.

Uang tebusan dengan tarif ringan sebagaimana termaktub dalam UU Tax Amnesty juga terlalu menyederhanakan persoalan, bila dilihat dari instrumen penegakan hukum perpajakan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen itu terkait dengan langkah Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan yang baru dibentuk.

?Instrumen ini seharusnya langsung diberikan tanggung jawab mengejar pengempalang pajak yang daftar namanya sudah gamblang di Panama Papers,? pungkasnya.

(wdi)

Sumber : okezone