PT Rifan Financindo – JAKARTA – Yayasan Satu Keadilan (YSK) memandang Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan ada jika Panama Papers tidak mencuat ke permukaan.

“Jika saja tidak pernah beredar Panama Papers yang membeberkan nama-nama pengemplang pajak dalam jumlah yang besar, maka UU Pengampunan Pajak mungkin tidak akan pernah muncul,” ujar Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Dia menjelaskan, apalagi kebetulan sekali pemerintahan Joko Widodo?Jusuf Kalla juga sangat membutuhkan dana untuk menggulirkan program pembangunan, sehingga tercipta situasi saling membutuhkan antara pengemplang pajak yang ingin namanya dibersihkan dan hartanya disucikan. Sementara di sisi lain, pemerintah membutuhkan dana pengemplang pajak yang menganggur tersebut.

Akan tetapi masalahnya, kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini, pembuatan UU Pengampunan Pajak itu menyalahi prinsip pembuatan sebuah Undang-Undang (UU).

(Baca Juga: 60% Pegawai Pajak Disiapkan untuk Pelaksanaan Tax Amnesty)

?UU Perpajakan itu bersifat memaksa, di mana pengemplangnya harus dikenakan denda dan dipidana. Prinsip pidana dan denda ini ditabrak secara telak oleh UU Pengampunan Pajak dengan memperkenalkan istilah uang tebusan dengan tarif rendah pula,? tuturnya.

Dugaan dia, banyak pihak dari kalangan politisi yang diduga bermain dalam realisasi UU Pengampunan Pajak ini. ?Saya menduga bentuknya ya sebagai mediator antara pemerintah dengan pemilik dana dengan kemungkinan memperoleh komisi,? ucap dia.

Sekadar informasi, Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara resmi menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi pada pagi tadi.

Gugatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso sebagai perwakilan seluruh pihak tersebut untuk menyampaikan gugatan ke MK. Gugatan tersebut berbentuk permohonan uji materi atau pemeriksaan (judicial review) atas UU nomor 11 tahun 2016 mengenai UU Tax Amnesty.

Setidaknya ada 11 pasal yang digugat dan harus diuji atau judicial review antara lain pasal 1 ayat (1) dan (7), pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.

(dni)

Sumber : Okezone