Rifan Financindo – PALEMBANG – Pemerintah berjanji untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah guna mendukung program sertifikasi tanah hingga 2019. Pemerintah menargetkan pada 2019 bisa menerbitkan 25 juta lembar sertifikat.

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Gunungkidul mengungkapkan, selama ini dirinya selalu mendengar persoalan agraria yang berkaitan dengan pengurusan tanah. Dirinya pun mengaku mengalami sulitnya mengurus sertifikat tanah.

“Jadi saya tidak ingin yang saya alami juga dialami oleh rakyat yang telah memberi amanah kepada saya. Jadi tidak ada kata dipersulit, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Semua harus dimudahkan dan dilakukan dengan cepat,” ungkapnya di lapangan Desa Karangrejek, Wonosari.

Dia akan menindak oknum petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang masih saja melakukan pungutan liar dan mempersulit upaya penyertifikatan tanah. “Saya ingatkan hati- hati. Saya akan cek dan kontrol di masing-masing kantor dengan cara saya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Peringatan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Jokowi mencontohkan kasus yang belum lama ini terjadi di Pelabuhan Belawan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar sertifikasi tanah. “Mata saya memang cuma dua, tapi intelijen ada di mana-mana.

Kalau saya perintah untuk mengawasi, pasti akan diawasi,” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi melakukan pengecekan langsung dengan meminta perwakilan warga yang menerima sertifikat tanah untuk maju secara acak. Tiga orang ditanya mengenai proses pembuatan sertifikat tanah tersebut.

“Kami minta warga jujur, kalau membayar ya bilang membayar, kalau gratis ya gratis. Kalaupun membayar atau dipungut ya bilang saja dipungut, namun menggunakan aturan,” ucap mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengingatkan, setelah warga mendapatkan sertifikat hendaknya digunakan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai justru tanah dijual,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, untuk DIY sebanyak 2.853 warga menerima sertifikat tanah dari Program Strategis Tahun 2016. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk segera melakukan reformasi agraria. “Kami akan terus lakukan penyertifikatan tanah, tahun 2017 sebanyak 5 juta, tahun 2018 sebanyak 7 juta, dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat,” ucapnya.

(rzk)

Sumber : Okezone