JAKARTA – Maraknya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor Indonesia membuat banyak pihak menjadi khawatir. Sementara itu, harga minyak dunia juga kembali melanjutkan pelemahannya.

Tidak hanya itu, polemik kereta cepat juga terus menjadi pembicaraan lantaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum juga mengeluarkan izin pembangunan.

Ketiga berita tersebut menjadi sorotan pembaca di kanal bisnis Okezone.com pada Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya.

Ancaman PHK Makin Marak, Berikut Daftarnya

Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) kian santer. Yang terbaru, Panasonic dan Toshiba.

Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekira 2.500 buruh saat ini tengah terancam PHK sebagai dampak tutupnya pabrik dari dua perusahaan produk elektronik.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 September 2015, sekira 25.506 karyawan telah dilakukan PHK. Data yang berbeda dipaparkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Setidaknya sepanjang 2015 lebih dari 36 ribu karyawan di-PHK akibat pabrik tekstil yang mengalami penutupan.

Kini pada awal 2016, PHK kembali bergema. Adapun daftar perusahaan yang melakukan PHK antara lain, Pabrik Toshiba, Pabrik Panasonic, PT Pertamina (Persero), Chevron.

Harga Minyak Lanjutkan Penurunannya Hingga USD29,88/Barel

Harga minyak memperpanjang penurunan tajam untuk hari kedua pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pedagang mengantisipasi kenaikan lagi dalam stok minyak mentah AS, memperburuk kelebihan pasokan global.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun USD1,74 atau 5,5 persen menjadi berakhir pada USD29,88 per barel di New York Mercantile Exchange. Ini kali pertama WTI ditutup di bawah USD30 sejak 21 Januari.

Di perdagangan London, minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan April, turun USD1,52 atau 4,4 persen menjadi menerap di USD32,72 per barel dari tingkat penutupan Senin.

“Indikasi-indikasi menunjuk ke penambahan (stok) cukup tebal besok,” kata Matt Smith dari Clipper Datta, mengacu pada laporan mingguan Departemen Energi AS yang dijadwalkan pada Rabu.

Sementara para pedagang memperkirakan lebih banyak berita “bearish” tentang persediaan minyak mentah AS, prospek semacam tindakan terkoordinasi antara Rusia dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPE) untuk memangkas produksi mereka memudar.

“Pekan lalu, beberapa pejabat OPEC dan Rusia mengisyaratkan kemungkinan pemotongan produksi terkoordinasi, yang membantu dalam mengangkat harga minyak mentah di atas 34 dolar AS per barel,” kata Robbie Fraser dari Schneider Electric.

Kenapa Kemenhub Belum Terbitkan Izin Pembangunan Kereta Cepat?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan alasannya belum menerbitkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, alasan utama belum menerbitkan izin pembangunan lantaran masih dibahasnya proses perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang sudah ditetapkan pemerintah.

Hermanto menyebutkan, dokumen perizinan yang telah dimiliki oleh PT KCIC berupa izin penetapan trase yang telah ditetapkan pada 12 Januari 2016, berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor KP 25 Tahun 2016 tentang trase jalur KA cepat antara Jakarta dan Bandung dengan lintas Halim-Tegalluar. Selain itu, PT KCIC juga telah memiliki izin penetapan sebagai penyelenggara prasaranan perkeretaapian umum yang ditetapkan pada 15 Januari 2016, berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penetapan PT KCIC sebagai badan usaha penyelenggara kereta api cepat antara Jakarta dan Bandung.

Sebelum diterbitkan izin pembangunan, lanjut Hemanto, PT KCIC harus memenuhi persyaratan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagai salah satu kelengkapan dokumen.

Syarat tersebut, yang pertama, masa konsesi 50 tahun, berlaku sejak ditandatangani perjanjian konsesi dan tidak dapat diperpanjang, tidak ada fee konsesi, tidak menggunakan dana APBN, PT KCIC harus tunduk pada peraturan UU yang berlaku di Indonesia, setelah masa konsesi berakhir prasarana diserahkan dalam kondisi clean and clear atau tidak dijaminkan kepada phak lain, dan dalam konsidi layak operasi.

Lalu, perjanjian konsesi tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah apabila kemudian hari ada perubahan perarutan UU. Pemerintah tidak akan memberikan izin kereta cepat lainnya dalam jarak lintas di mana stasiun pemberhentiannya berjarak kurang dari 10 km dari stasiun PT KCIC. Pemerintah dapat memberikan izin operasi kereta cepat lainnya pada koridor prasaran PT KCIC setelah mendapatkan persetujuan dari PT KCIC, dan yang terkahir pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kagagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta api cepat yang disebabkan oleh PT KCIC.(rai)

(rhs)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2016/02/03/320/1304232/top-news-ancaman-phk-hingga-belum-terbitnya-izin-pembangunan-kereta-cepat