RIFAN FINANCINDO – MEDAN – Memasuki pertengahan bulan Ramadan, pengusaha di Sumatera Utara (Sumut) diharapkan segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk mengimbau pengusaha membayar sebelum H-7 Lebaran.

?Surat edaran dari menteri terkait imbauan itu sudah ada. Maka dari itu, kami minta seluruh pengusaha membayar THR kepada karyawan paling lambat sepekan sebelum Lebaran atau H-7,? ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumut, Bukit Tambunan, di Medan.

Untuk meneruskan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Disnakertrans akan menyurati pengusaha terkait imbauan pembayaran THR.

Begitu juga kepala daerah di kabupaten/ kota di Sumut diharapkan segera mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha di daerah serta mengawasi penyaluran THR.

?Suratnya paling lama dikirimkan lusa, sehingga seluruh kabupaten/kota juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran THR,? ujarnya.

Bukit juga meminta pemerintah kabupaten/kota membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak menerima THR. Dengan begitu, karyawan bisa mengadukan perusahaannya, dan Dinaskertrans bisa segera menindaklanjuti.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya akan mendapat sanksi sesuai undang-undang dan peraturan terkait. Di mana, diketahui UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menegaskan, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau satu tahun secara terus-menerus wajib mendapat satu bulan upah.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa, mengatakan, menindaklanjuti imbauan Disnakertrans Sumut, akan menyarankan anggota Apindo membayar THR sepekan sebelum Lebaran.

Namun di sisi lain, Laksamana juga mengkritik imbauan yang setiap tahun dikeluarkan pemerintah tersebut. Menurut Laksamana, pemerintah seharusnya tidak selalu menyampaikan imbauan kepada perusahaan untuk membayar THR dan menyampaikan mengenai sanksi jika tidak membayarkannya.

Namun, pemerintah juga seharusnya memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membayar THR lebih cepat ataupun lebih banyak dari peraturan yang ditentukan. Dengan begitu, perusahaan menjadi terpacu.

?Misalnya mengumumkan dan memberikan penghargaan bagi sepuluh perusahaan yang lebih cepat dan banyak membayar THR. Pada praktiknya, ada perusahaan membayar dua sampai tiga bulan dari upah kepada karyawannya,? katanya.

Menurut dia, yang harus diperhatikan pemerintah saat ini bukan pekerja formal yang memang mendapatkan THR. Selama ini, pekerja-pekerja nonformal yang banyak tidak mendapatkan THR, namun luput dari pengawasan Disnakertrans. Mereka di antaranya bekerja sebagai penjaga toko dan mal.

Sementara sejumlah organisasi buruh sebelumnya mengatakan akan mengawal Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 Tahun 2016 tentang THR dengan membuka posko pengaduan bagi buruh yang tidak mendapatkan haknya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan, pada peraturan itu disebutkan bahwa bagi buruh yang memiliki masa kerja satu bulan sudah berhak menerima uang THR.

Rencananya, di Sumut FSPMI membuka posko di tiga kabupaten/ kota, yakni Deliserdang, Serdangbedagai, dan Medan. Buruh yang tidak mendapat THR bisa mendatangi posko atau langsung datang ke sekretariat FSPMI di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM 13,1 Gang Dwi Warna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Senada, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumut, Niko mengatakan, sudah membentuk posko untuk menerima pengaduan buruh yang tidak menerima THR sesuai ketentuan. SBSI membuka posko di 12 kabupaten/ kota yakni Medan, Deliserdang, Tebingtinggi, Serdangbedagai, Pematangsiantar, Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tapanuli Utara, Karo, Batubara, dan Padangsidimpuan.

(dni)

Sumber : Okezone