PT Rifan Financindo – JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjamin pengusaha baik yang besar maupun kecil siap mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah digulirkan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia sangat antusias atas program tax amnesty.

“Deklarasi ini justru lebih banyaknya nanti nih dari dalam negeri. Karena ya kita pelapor pajak kita boleh dibilang rata-rata enggak terlalu akurat juga. Deklarasi ini justru kita melihatnya signifikan,” kata Rosan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Tarif tebusan pada program tax amnesty telah ditetapkan pemerintah, di mana untuk repatriasi adalah sebesar dua persen pada periode tiga bulan pertama dan tiga persen untuk tiga bulan berikutnya. Sedangkan untuk tarif deklarasi yakni empat persen untuk periode tiga bulan pertama, dan enam persen untuk tiga bulan berikutnya.

“Rata-rata mereka sudah menerima dari tebusan itu, cukup fair. Dan tentunya mereka juga kadang-kadang memastikan apakah nanti ke depan tidak akan dikorek-korek lagi, kan biasa,” tambahnya.

Menurut Rosan, dalam implementasi kebijakan tax amnesty pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan pendukung yang intinya memberikan kepastian kepada para pengusaha.

Di mana, tarif tebusan yang menjadi kunci suksesnya penerapan tax amnesty di Indonesia. “Dan ke depan enggak akan lagi ada hal yang bikin mereka jadi khawatir,” tukasnya.

(mrt)

Sumber : Okezone

Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Hanya Urusan Pajak

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Presiden Jokowi (Jokowi) menjelaskan, program tax amnesty atau amnesti pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan tax amnesty nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi.

?Ini hanya urusan pajak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ke mana-mana, keliru besar, ini hanya urusan pajak,? tegas Jokowi seperti dilansir Setkab, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Yang ketiga, lanjut Presiden, pembebasan sanksi pidana perpajakan. Kemudian penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan jadi amnesty pajak.

Kemudian syarat mengikuti amnesti pajak, menurut Presiden Jokowi, itu gampang. Ia menyebutkan, kalau kita punya uang di bawah bantal, yang belum dilaporkan segera laporkan.

?Kalau punya Rp2 triliun, laporkan Rp2 triliun. Atau punya simpanan di luar negeri Rp100 miliar ya disampaikan. Ini mumpung ada UU Tax Amnesty yang memayungi,? jelas Presiden.

(Baca Juga: Ajak Pengusaha Ikut Tax Amnesty, Tidak Rugi)

Kemudian kalau punya aset di luar, lanjut Presiden, kalau asetnya gedung silakan di-declare, disampaikan bahwa punya apartemen dua di Singapura, misal, silakan disampaikan dalam formulir nantinya. Kalau punya deposito di BPI, Hong Kong misalnya punya Rp500 miliar, silakan disampaikan.

Presiden juga menegaskan, yang ikut amnesti pajak ini tidak sedang berperkara dan menjalani hukuman pidana perpajakan.

?Kalau sudah mendeklarasikan punya aset, punya uang, kemudian bayar, uang tebusannya juga sangat rendah sekali. Kenapa begitu, yang kita inginkan adalah agar uang ini masuk, dipakai buat apa, ya dipakai untuk pembangunan negara kita,? kata Presiden.

(dni)

Sumber : Okezone