JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini melakukan pertemuan tingkat tinggi tahap dua dengan pemerintah China. Pada pertemuan ini, dibahas beberapa isu stategis dalam bidang perekonomian.

Terkait Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak People?s Bank of China (PBOC) untuk perpanjangan kerja sama BCSA.

Kerja sama BCSA yang diperpanjang pada 2013 ini akan berakhir pada Oktober 2016. Perpanjangan kerja sama BCSA tersebut mencakup kenaikan niIai kerja sama yang telah disepakati oleh Kepala Negara RI dan China dari 100 miliar Renminbi (Yuan) menjadi 130 miliar yuan atau setara Rp266,09 triliun (Rp2047 per Yuan). Pinjaman dari PBC ini akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti dengan pihak Bank of China dengan kerja sama yang akan berakhir pada Oktober 2016. Dari 100 miliar Renminbi menjadi 130 milliar Renminbi,” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/11/2016).

Dalam pertemuan ini, Indonesia juga menyambut baik rencana kerja sama mangenai pemanfaatan dana hibah dari pemerintah China untuk mendanai penyiapan proyek (assessment dan perencanan) yang akan didanai melalui pinjaman PBC.

Untuk diketahui, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan saIah satu prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah Indonesia berencana membangun jalan sepanjang 2.000 km dan jaIan toI sepanjang 1.000 km, 15 bandar udara den 24 pelabuhan hingga tahun 2019.

Selain itu, untuk meningkatkan rasio penggunaan listrik dari 87 persen saat ini menjadi 97 persen pada Iahun 2019, pemerintah mencanangkan proyek listrik 35.000 mw, membangun 33 waduk dan 30 pembangkit Iistrik serta mengembangkan sistim irigasi.

Untuk membiayai semua Itu. Indonesia membutuhkan dana USD368,9 miliar di mana 36,5 persen diantaranya berasaI dari sektor swasta.

?Anggaran pemerintah Indonesia terbatas dan hanya dapat memenuhi 41 persen dari total pendanaan. OIeh karena itu, pemerintah IeIah meluncurkan skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP) untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur.? jelas Darmin.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas berbagai isu yang menyangkut masalah perdagangan, industri dan investasi. Di antaranya termasuk masalah perbedaan data statistik perdagangan antara kedua negara, defisit neraca perdagangan Indonesia pada perdagangan Indonesia-Tiongkok dan hambatan akses perdagangan terkait dengan hambatan non-tarif, dan isu izin tinggal bagi tenaga kerja asing.

Selain itu juga di bahas kawasan industri terpadu, masalah pembebasan lanah untuk pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, pertanian dan perikanan, dan kerjasama keuangan.

(mrt)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2016/05/09/320/1383894/terpopuler-indonesia-raih-bantuan-rp266-09-t-dari-china