Rifanfinancindo – PALEMBANG –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan setiap lahan di Indonesia nantinya dapat memiliki sertifikat. Hal ini dilakukan agar setiap lapisan masyarakat dapat memiliki akses untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.

Bahkan, Jokowi menargetkan Kementerian ATR mempercepat sertifikasi tanah warga. Tak tanggung, Jokowi memberi target setiap tahunnya ada penambahan 5 juta sertifikasi tanah. Target Presiden tersebut dinilai terlalu fantastis dan ambisius. Patokan 5 juta sertifikat tanah pun dipertanyakan.

“Apakah aparat/tenaga/staf di Kementrian itu mampu melaksanakannya dengan menggunakan metode apa untuk mencapai target sebanyak itu, apakah bisa dijamin akurasi dari hasil sertifikat yang dikerjakan secara terburu-buru dan dipaksakan,” kata Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (Fakta) Anhar Nasution dalam keterangannya, Jumat (28/4/2017).

Menurutnya, sejak 1984 BPN tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur, diperkirakan jumlah juru ukur lembaga ini saat ini tidak lebih dari 2000 orang saja yang tersebar di seluruh kantor pertanahan Indonesia. Itu pun tidak semuanya memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang pengukuran. Pada umumnya, lanjut dia, secara akal sehat satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 10 bidang tanah yang berstandar Internasional yang dilanjutkan pengukuran, pemetaan, penggambaran  dan administrasi yang memakan waktu sekitar 2 Minggu.

“Bisa diartikan selama 1 bulan hari kerja satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan 8 sampai 10 bidang tanah secara Devacto. Kecuali si juru ukur hanya melakukan pengukuran dengan menggunakan Google Map yang hanya tinggal di tanda tangan di atas meja saja dengan risiko akan terjadi sengketa batas dan tumpang tindih sertifikat di kemudian hari,” imbuh dia.

Semestinya, kata Anhar, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh Indonesia direncanakan secara komprehensif meliputi biaya, SDM yang mumpuni, peralatan yang memadai serta obyek tanahnya sudah pasti. Dia menilai, ada hal yang seharusnya menjadi sasaran utama Kementrian yang harus dilakukan dan diutamakan oleh Presiden Joko Widodo yakni meninjau ulang kembali pemberian HGU yang telah diberikan kepada Badan Hukum Swasta Nasional atau Asing.

“Dengan bentuk badan hukum namun jika ditelusuri isi orang dalam badan hukum adalah keluarga,” tandasnya.

(kmj)

(rhs)

Sumber : Okezone