PT Rifan Financindo – MANADO – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengekspor bunga pala ke India pada akhir Juni 2016, menyusul permintaan akan produk turunan pala dari negara tersebut cukup tinggi.

“Bunga pala yang diekspor ke India memang hanya sebanyak enam ton namun mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar USD73.800 dolar Amerika Serikat (AS),” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut Darwin Muksin di Manado, Rabu (13/7/2016).

Darwin mengatakan bunga pala asal Kabupaten Kepulauan Siau Ragulandang Biaro (Sitaro) sangat terkenal dan diminati oleh pembeli asal Asia, maupun Eropa.

“Yang paling terkenal yakni bunga pala dari Siau yang memeiliki kualitas cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya,” jelasnya.

Dia menjelaskan produk turunan pala yang satu ini, harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan buji palanya, yakni dihargai sekitar Rp159.900 per kilogram oleh pembeli asal India.

Sedangkan, katanya, harga beli pedagang pengumpul di sentra perdagangan Kota Manado untuk bunga pala hanya sebesar Rp120.000 per kg.

“Berarti harga belu dari negara luar masih lebih tinggi dibandingkan perdagangan dalam negeri, sehingga pengekspor harus menjaga kualitas produk tersebut,” jelasnya.

Bunga pala atau fuli memiliki banyak manfaat, selain untuk bahan makanan, untuk farmasi juga sebagai aroma terapi.

(dni)

Sumber : Okezone

Tax Amnesty, Ini Jenis Obligasi Infrastruktur yang Menjanjikan

JAKARTA – Pemerintah akan mendorong dana repatriasi tax amnesty untuk membiayai proyek infrastruktur melalui instrumen investasi surat utang atau obligasi infrastruktur. Diperkirakan hal itu nantinya akan membuat tenar insutrumen obligasi infrastruktur di kalangan para investor.

Kendati begitu menurut Analis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe, harus tetap berhati-hati dalam memilih obligasi infrastruktur. Sebab proyek-proyek infrastruktur juga berpotensi mangkrak. Hal itu juga yang membuat jenis obligasi ini sepi peminat.

“Potensi mangkrak itu masih tetap ada. Meskipun ada tax amnesty itu. Makanya ini tergantung pemerintah juga,” tuturnya saat dihubungi Okezone.

Dengan risiko yang masih ada, Kiswoyo menyarankan agar memilih obligasi infrastruktur yang memiliki proyek jangka pendek, setidaknya 3 sampai 5 tahun. Selain itu dia juga menyarankan agar memilih obligasi yang diterbitkan oleh BUMN infrastruktur.

“Kalau jangka panjang itu berpotensi untuk mangkraknya besar. Lalu yang paling penting pilih obligasi dari BUMN. Karena kalau BUMN biasanya tidak mungkin bangkrut, kalau bangkrut pun pasti ditolong pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu Kiswoyo juga menyarankan agar memilih obligasi infrastruktur dari proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah. Pasalnya pemerintah sudah menunjukan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.

“Apalagi Pak Jokowi memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang jangka pendek. Proyek-proyeknya yang dipastikan selesai sebelum masa jabatannya habis hanya dua sampai empat tahun, tidak jangka panjang. Jadi aman juga,” pungkasnya.

(rai)

Sumber : Okezone