PT Rifanfinancindo – TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal ramainya kebijakan tax amnesty yang belakangan ini menjadi viral di jejaring sosial media. Menurut Jokowi, soal implementasi kebijakan tersebut hanya persoalan hak dan bukan soal kewajiban.

“Inikan haknya, ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu, jadi bukan wajib, kok ramai banget sih,” kata Jokowi di ICE BSD City, Selasa (30/8/2016).

Jokowi menyebutkan, kalau kebijakan tax amnesty didasari payung hukum dengan mewajibkan seluruh masyarakat mengikutinya, menilai wajar jika kebijakan tersebut menjadi ramai hingga membuat resah.

“Kalau ada gosip yang kira-kira mengganggu atau viral-nya ramai-ramai diramaikan, aduhh. kita ini harusnya konsentrasi ke hal-hal yang besar, kamu kamu nanyakan hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramaikan, karena memang itu hak kok, tapi untuk mengatasi itu ya sudahlah, sudah keluar peraturan dirjen pajak,” tandasnya.

(Baca Juga: Jadi Ramai Jika Seluruh Masyarakat Diwajibkan Ikut Tax Amnesty)

Diketahui, Pemerintah kabinet kerja menegaskan akan tetap mengimplementasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty, meskipun sudah banyak viral yang menolak penerapan tersebut.

Seperti beberapa waktu belakangan ini, sejumlah netizen sempat meramaikan hastag stop bayar pajak yang sekaligus mengkitisi kebijakan tax amnesty.

Tidak hanya itu, Rapat Kerja nasional Majelis Hukum dan Ham (MHH) PP Muhammadiyah yang berlangsung pada 26-28 Agustus 2016 memutuskan akan meninjau ulau, atau judicial rieview UU Tax Amnesty.

Fakta hukum dari UU Tax Amnesty harus jelas, mulai dari arah hukumnya. Sebab, kejelasan dalam payung hukum tersebut dinilai belum memiliki sasaran yang jelas, akibatnya masyarakat umum juga terkena sasaran tersebut.

(dni)

Sumber : Okezone