Rifan Financindo – PALEMBANG – Komisi IV DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) gula 10%. Penerapan PPN ini sulit dilakukan karena masalah yang melilit petani hingga kini belum teratasi.

DPR menilai, saat ini petani tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar PPN tersebut. Apabila tetap diberlakukan, hal tersebut akan menjadi tekanan bagi petani tebu. “Dengan kondisi sekarang ini saja, petani belum sejahtera. Jika diberlakukan (PPN), keuntungan petani akan tergerus,” ujar anggota Komisi IV DPR Taufik R Abdullah di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pemberlakuan PPN ini merupakan disinsentif bagi petani tebu dan merupakan kebijakan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk menuju swasembada gula. Selain itu, petani selama ini juga dihadapkan pada situasi yang tidak menentu, baik itu kondisi iklim maupun harga. “Setelah panen, petani sering dihadapkan pada permainan tengkulak.

Bisa dikatakan petani tidak memiliki posisi yang cukup kuat dalam menentukan harga,” kata Taufik. Jika pemerintah tetap menerapkan PPN, dikhawatirkan menurunkan semangat petani untuk menanam tebu. Jika hal itu terjadi, ujar dia, ketahanan pangan dari komoditas gula bisa terancam. “Kalau ketersediaan kurang, peluang impor pasti akan lebih besar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Taufik mendesak pemerintah untuk memfasilitasi petani tebu dalam mendapatkan akses permodalan. Selain itu, juga memperkenalkan inovasi budi daya pertanian sehingga produktivitas meningkat. Anggota Komisi XI DPR M Sarmuji berpendapat, selama ini petani selalu mengeluhkan soal rendemen gula yang rendah sebagai akibat teknologi pabrik gula lokal yang sudah usang.

“Jika rendemen gula bisa dibenahi misalkan bisa meningkat dari sekitar 7% menjadi ratarata 9%, penerapan PPN bisa terkompensasi dan petani merasa tidak dirugikan,” katanya. Dia menegaskan agar pemerintah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu dengan membenahi pabrik gula yang bisa berefek pada peningkatan rendemen gula, setelah itu baru berpikir mengenakan PPN gula 10%.

Setelah menaikkan rendemen terlebih dulu, jika setelah itu dikenakan PPN, pemerintah mendapatkan pemasukan tanpa mengurangi kesejahteraan petani. Di sisi lain, inefisiensi ekonomi juga bisa berkurang. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mengatakan, PPN bisa dikenakan pada petani tebu manakala rendemen sudah mencapai 10% dan produksi tebu 100 ton per ha.

Pada 2016 rendemen tebu rata-rata nasional 6,72%, sementara produktivitas tebu nasional hanya 60-70 ton per ha dengan produktivitas gula hanya 5 ton per ha. Jika rendemen bisa 10% dan produktivitas mencapai 100 ton per ha, petani mempunyai keleluasaan keuntungan yang cukup untuk membayar PPN 10%.

“Tapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, kan kasihan petaninya. Justru ini meruntuhkan semangat petani menanam tebu,” kata Arum Sabil. Menurut dia, untuk bisa mendapatkan produksi tebu 100 ton dan rendemen 10%, perlu ada revitalisasi tanaman tebu dan revitalisasi pabrik gula secara bersamaan.

Selain itu, harus ada kemudahan kredit dengan bunga lunak, ketepatan pupuk, perbaikan infrastruktur pengairan, dan penggunaan varietas unggul. “Ini semua kan tanggung jawab negara. Jadi, persoalan yang dihadapi petani itu sebenarnya persoalan lama,” kata Arum Sabil.

(rzy)

Sumber : Okezone