PT Rifan Financindo – MEDAN – Manajemen perbankan syariah di Sumatera Utara (Sumut) diminta lebih agresif meningkatkan kinerja, terutama pada aset dan pembiayaan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional V Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Ahmad Soekro Tratmono, mengatakan, secara keseluruhan kinerja bank syariah masih positif, baik aset, dana pihak ketiga (DPK), maupun pembiayaan.

?Namun jika melihat satu persatu, tingginya pertumbuhan aset dan pembiayaan tidak setinggi DPK, sehingga perlu adanya satu upaya ekstra dari manajemen bank agar peningkatan pada dua indikator itu bisa lebih baik lagi ke depannya,? ujarnya di Medan, Senin (22/8). Data Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut menyebutkan, total aset perbankan syariah pada Juni 2016 sebesar Rp11,12 triliun atau naik 18,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp9,39 triliun.

Begitu juga dana pihak ketiga (DPK), naik 33,69 persen pada Juni 2016 sebesar Rp8,96 triliun dari periode sama tahun lalu Rp6,70 triliun. Selanjutnya pembiayaan naik 17,41 persen menjadi Rp8,70 triliun dari periode sama tahun lalu Rp7,41 triliun.

Menurut Ahmad, upaya yang bisa dilakukan bank syariah adalah dengan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai kredit pada perbankan syariah. Jadi, tidak lagi ada pemikiran bahwa kredit hanya bisa diperoleh pada perbankan konvensional. ?Jadi selain pada perbankan konvensional, kredit di bank syariah juga cukup bersaing sehingga bisa menjadi pilihan masyarakat,? ujarnya.

Ekonom Sumut, Wahyu Ario, sebelumnya mengatakan, perbankan syariah murni digerakkan oleh masyarakat meski dengan nilai tabungan berkisar Rp30 juta dan pada umumnya pemilik usaha menengah ke atas yang kecil kemungkinan terkena dampak krisis. Selain itu, sistem syariah yang sangat prudent atau hatihati dalam pembiayaan.

Hanya pembiayaan yang riil saja dibiayai dengan jumlah tidak besar sehingga risiko perbankan syariah juga kecil. ?Karena itu pembiayaan bank syariah sedikit lambat pertumbuhannya dibandingkan aset dan DPK,? katanya. Pemerintah seharusnya memberikan peran dengan menggunakan jasa perbankan syariah dalam menyalurkan sejumlah program.

?Seharusnya bank syariah lebih dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti perbankan syariah di Malaysia yang juga berperan dalam pembangunan jalan tol di sana. Untuk itu, peran pemerintah juga dibutuhkan,? tandasnya.

(rai)

Sumber : Okezone