PT Rifan Financindo – PALEMBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengakui bahwa harga listrik di Indonesia mahal, salah satu penyebabnya karena adanya makelar atau broker yang bermain dalam distribusi listrik.

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN Jumadis Abda, adanya makelar maupun broker menjadi satu bagian yang menyebabkan harga listrik mahal dari sisi energi primer, yakni bahan bakar dari pembangkit listrik. Ketika harga energi mahal, maka harga listrik akan mahal.

“Pasalnya, komposisi bahan bakar itu 60% dari total biaya pembangkit listrik PLN. Makanya, kami minta harga primer ini diturunkan, salah satunya harga gas alam untuk pembangkit listrik tenaga gas,” kata Jumadis di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dia menambahkan, haga gas alam di dalam negeri lebih mahal dibandingkan yang diekspor ke luar negeri. PLN membeli gas alam sekira USD9, sedangkan gas yang diekspor hanya USD5.

“Kalau murah harga energi. Harga listrik akn murah. Itu variabel harga listrik. Itu pasti berikan multiplier effect,” sambungnya.

Klausul {Take or Pay} Pembangkit Bikin Harga Listrik Mahal

Pihaknya juga menolak klausul take or pay kepada listrik milik Independent Power Producer (IPP) atau swasta, maka sejak 2 November 2016 lalu PLTU Bukit Asam (4×65 MW) harus dimatikan atau shut down dan menyebabkan PLN mengalami kerugian miliaran rupiah.

“Hal itu dinilai sangat merugikan perusahaan dan berdampak pada harga listrik yang diterima masyarakat,” tambahnya.

Dia memaparkan dampak dari klausul itu telah menyebabkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bukit Asam di Sumatra Selatan harus diberhentikan. Pasalnya pembangkit IPP China Sumsel 5 mulai beroperasi pada 29 November lalu.

“Karena daya pembangkit yang berlebih pada sistem Sumsel maka PLTU Bukit Asam harus distop, di-shutdown,” sambungnya.

Klausul take or pay membuat PLN wajib membayar kWh yang telah diproduksi dari pembangkit listrik IPP meskipun tidak dipakai. “Ambil atau tidak diambil kWh-nya maka PLN harus bayar dengan CF/AF = 85%. Apabila hal ini terus berlanjut maka akan mendatangkan kerugian bagi PLN sekitar Rp500 miliar per tahun,” katanya.

Karena itu SP PLN menolak klausul take or pay pembangkit listrik swasta. Karena setiap komponen biaya listrik pada akhirnya akan dibebankan kepada harga jual listrik ke masyarakat.

Secara makro keberadaan pembangkit milik swasta akan merugikan masyarakat jika tidak dikendalikan. Sebab, dengan adanya sistem take or pay, baik mau beroprasi ataupun tidak maka PLN harus menanggung harga listriknya yang sudah diteken dalam klausul kontrak. “Ini take or pay ada di dalam klausul kontrak jual beli listrik, kami sudah minta direksi PLN mengevaluasi, kalau bisa jangan pakai itu,” jelasnya.

Dia menilai, maraknya investor datang untuk menanamkan proyek listrik di Indonesia karena sudah ada jaminan untuk dibayar oleh PLN. “Jadi mereka merasa aman, meskipin pembangkitnya tidak dioperasikan, PLN harus tetap bayar,” kata dia.

SP PLN akan terus mengawal kelistrikan bangsa ini agar selalu sesuai dengan konstitusi, andal, efisien, sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, dalam jumlah yang cukup, dan harga yang kompetitif lebih murah dari negara sekawasan sehingga mendorong perekonomian bangsa dan negara Indonesia.

“Karena listrik di samping energi primer lain adalah termasuk pondasi ekonomi sebuah negara. Sehingga sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih,” tukasnya.

(dni)

Sumber : Okezone