Rifan Financindo – MEDAN – Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Desa Paluh Kurau, Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, dinilai menyalahi sejumlah aturan. Pemerintah diminta tidak membiarkan proyek itu berjalan terus.

Tokoh pemuda Sumatera Utara (Sumut), Effendi Syahputra, menilai pembangunan proyek PLTU yang dilaksanakan PT Mabar Elektrindo bekerja sama dengan perusahaan dari China, Sanghai Electric Power Construction Co.Ltd itu tidak mengantongi berbagai izin, salah satunya reklamasi. Proyek PLTU tersebut telah menutup beberapa aliran anak sungai sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup hayati di kawasan tersebut.

?Proyek PLTU juga menyalahi prosedur dalam proses reklamasinya dengan cara memanfaatkan pasir laut tidak sesuai ketentuan pertambangan. Selain itu, pelaksana membangun dermaga tanpa izin dari Kementerian Perhubungan,? paparnya di Medan.

Tak hanya itu, kata Effendi, ada ratusan pekerja asing dari China dipekerjakan tanpa izin di proyek pembangunan PLTU tersebut.

Dia meminta pemerintah segera menyelidiki mengapa pekerja asing itu bisa bekerja tanpa mengantongi izin. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut, Yudi Kurniadi, mengakui telah menerima laporan dari masyarakat setempat terkait adanya pekerja asing ilegal.

Namun dia memastikan seluruh pekerja asing itu telah mengantongi izin. Salah seorang Direktur PT Mabar Elektrindo, Edison Saragih, mengatakan, sudah memenuhi sejumlah regulasi sebelum membangun proyek tersebut seperti izin lingkungan PLTU, izin kelayakan lingkungan hidup PLTU, izin lingkungan terminal khusus dari bupati Deliserdang, serta izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) terminal khusus dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Pemkab Deliserdang. Sementara izin-izin lainnya segera diselesaikan.

(dni)

Sumber : Okezone

Revisi Pertumbuhan Ekonomi 2017, Menkeu Ikuti Batas Atas BI di 5,6%

Rifan Financindo – JAKARTA – Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan pembahasan asumsi asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan pemerintah. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merevisi asumsi makro pada pertumbuhan ekonomi 2017 yang sebelumnya diajukan antar 5,3 hingga 5,9 persen.

“Kami mohon izin boleh mengajukan rentang baru. Kami persempit rentang menjadi 5,3 sampai 5,6 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Di 2017 kami sedikit optimistis sehingga batas bawah 5,3 persen, tapi batas atas ditahan 5,6 persen. Seperti batas atas yang disampaikan Bank Indonesia,” ujar Bambang di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Bambang mengatakan, melihat kondisi perekonomian global dan domestik hingga saat ini terasa lebih baik. Seperti nilai tukar Rupiah, hingga kini mengalami kestabilan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal seperti ini yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi di 2017.

“Kami sudah lihat daftar perbaikan pertumbuhan ekonomi di periode satu dan dua. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan terasa di 2017. Kami melihat prospek di 2017 akan memperlancar investasi di dalam negeri baik domestik dan asing,”tuturnya.

(rzy)

Sumber : Okezone