PT Rifan Financindo – JAKARTA – Melalui saluran Layanan Konsumen di seluruh kantor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima laporan masyarakat perihal informasi dan atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat.

Dari sejumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antara lain emas, forex, e-money, e-commerce, investasi haji dan umroh) sementara sisanya sebanyak 56 tawaran berupa investasi di bidang properti, tanaman, komoditas dan perkebunan

“Sebenarnya sejak 2013 ada ribuan laporan. Tapi setelah diteliti terdapat 430 perusahaan yang aspek legalitasnya tidak satu pun yang terdaftar di OJK. Nah dari data tersebut ada 163 perusahaan yang patut diwaspadai,”ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono, di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (9/8/201/6).

Wanita yang akrab disapa Titu ini menambahkan, dari jumlah tersebut (430 perusahaan investasi bodong), terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kejelasan izin beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP atau TDP tetapi tidak memiliki izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan.

“Ada 23 tawaran yang menjadi lingkup perdagangan komoditas, dan 6 tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi,”ujarnya.

(mrt, Rifan Financindo)

Sumber : Okezone

Kemenkeu Pilih Realistis soal Penerimaan Pajak

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Target penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun dalam APBN 2016 kini kembali dievaluasi. Setelah masuknya Sri Mulyani ke dalam Kabinet Kerja, target ini dianggap terlalu ambisius.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari, penerimaan nominal pajak memang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hanya saja, kenaikan nilai nominal ini tidak berhasil menyentuh target penerimaan dalam beberapa tahun terakhir.

“Penerimaan kita memang naik. Bahkan tahun lalu tembus rekor Rp1.000 triliun. Tapi masalahnya tidak bisa mencapai target. Beban DJP (Direktorat Jenderal Pajak) juga semakin berat dengan program tax amnesty. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir target juga meningkat 30 persen sampai 40 persen,” kata Puspita di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan lebih memilih untuk realistis dalam menetapkan target penerimaan. Pemerintah juga mengingat masih adanya potensi perlambatan ekonomi global meskipun terdapat program pengampunan pajak yang diyakini dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

“Kita akhirnya harus memutuskan untuk realistis. Bahkan kemarin juga dipangkas targetnya dari Rp1.360 triliun kita pangkas Rp5 triliun. Ini juga untuk menghindari shortfall,” tutupnya.

(rai)

Sumber : Okezone