PT Rifan Financindo – JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan, nilai tukar Rupiah pada tahun ini dipatok sebesar Rp13.300 per USD. Target ini lebih rendah dibandingkan asumsi pemerintah sebelumnya sebesar Rp13.900 per USD.

“Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. Upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Berbagai kebijakan seperti tak amnesty pun diharapkan mampu mencapai target penguatan nilai tukar Rupiah ini.

Sebelumnya, dalam APBNP 2016, nilai tukar Rupiah adalah Rp13.500 per USD sedangkan dalam RAPBN 2017 yang diajukan pemerintah adalah sebesar Rp13.300 hingga Rp13.600 per USD.

(rai)

Sumber : Okezone

Pemerintah Targetkan Defisit RAPBN 2017 2,41%

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Pemerintah pada RAPBN 2017 menargetkan defisit anggaran sebesar Rp332,8 triliun atau sebesar 2,41 dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden Joko Widodo mengaku optimistis target defisit RAPBN 2017 tersebut telah mengikuti berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian global yang berkembang.

“Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit

anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Dalam RAPBN 2017 pemerintah juga menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Dimana target tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,9 triliun dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2017 ditetapkan sebesar Rp240,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN 2017 ditetapkan untuk mengalokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

“Keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha,” pungkasnya. (dng)

(rhs)

Sumber : Okezone