PT Rifan Financindo – JAKARTA – Pemerintah dan DPR harus mengutamakan kepentingan petani tembakau sebagai salah satu pihak yang dilindungi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan.

Nilai ekonomis yang tinggi, tidak hanya bagi petani namun juga pemerintah menjadi alasan utama mengapa petani tembakau layak diperhatikan.

?Analisa ekonomi menunjukkan tembakau punya Nilai Tukar Petani (NTP) lebih tinggi dibandingkan dengan tebu. Di sisi lain, konsentrasi pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara perlu dijaga,? kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurut Winarno, hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam isu tembakau adalah tidak mudah melakukan subtitusi tanaman. Bahkan ia pernah membahasnya bersama-sama dengan pemerintah.

?Untuk pindah komoditi (subtitusi) apapun komoditinya, itu susah. Karena ilmu itu turun-menurun. Dia mau pindah susah. Hal ini pernah dibahas. Tidak mudah melaksanakan pergantian komoditi,? jelasnya.

Sebagai petani, Winarno paham betul bahwa pengetahuan petani tembakau rata-rata berasal dari turun temurun. Belum lagi latar belakang pendidikan petani yang sebagian besar masih rendah. Ini butuh pendekatan dan pemahaman yang komprehensif terhadap diri dan dunia tembakau.

?87 persen latar belakang petani kita SD ke bawah. Jadi perlu tahu karakternya petani. Pemahaman mendalam atas petani,? urainya lebih lanjut.

Winarno memandang tembakau Indonesia tidak hanya bernilai ekonomis, namun juga sejarah. Oleh sebab itu, ia merasa tembakau layak diperhatikan secara seksama agar pemerintah mampu menghasilkan kebijakan yang mengakomodir kepentingan semua pihak secara berkeadilan.

?Lihat Kuba bagaimana mereka bangga dengan cerutunya. Kita semestinya menghargai sejarah bangsa ini. Petani tembakau punya andil besar dalam perjalanan pembangunan. Tidak banyak negara di mana tanahnya dapat ditanami tembakau,” tutupnya.

(dni)

Sumber : Okezone

Uji Coba Kantong Plastik Berbayar Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih membutuhkan waktu evaluasi pengenaan biaya kantong plastik pada ritel. Untuk itu, KLHK akan kembali memperpanjang tahap uji coba pengenaan kantong plastik berbayar pada ritel hingga akhir tahun.

“Saya hari ini mau rapat lagi dengan kawan-kawan tim independen. Memang kebijakan tidak mudah, kita harus evaluasi dan saya sudah minta Dirjen untuk diperpanjang dulu uji cobanya,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, selama uji coba Febuari-Juni 2016, hasilnya cukup bervariasi penggunaan plastik yang menurun. Perbedaan inilah, yang membuat KLHK untuk menambah waktu uji coba, pasalnya masih belum menyeluruh penggunaan plastik menurunnya.

“Penurunannya ada yang 50 persen ada juga yang 30 persen, beda-beda kan. Itu juga menurut tempat, menurut mall nya sendiri, dan lokasinya. Jadi untuk di jadikan suatu pedoman pengenaan plastik berbayar masih memerlukan waktu. Ini kan negara besar,” tuturnya.

(rzy)

Sumber : Okezone