PT Rifan Financindo – JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan menegaskan, pembangunan bandara baru di Indonesia murni 100 persen menggunakan dana dari APBN.

Dengan begitu, bandara-bandara baru yang nantinya akan dibangun pemerintah untuk memanfaatkan ruang udara di Selatan Pulau Jawa juga akan murni menggunakan dana dari APBN.

“Iya, dari APBN,” kata Jonan di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Jonan menuturkan, anggaran pembangunan bandara-bandara baru masih perlu disepakati antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi V yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Anggarannya di RAPBN 2017, jadi tergantung komisi V mau dukung atau enggak,” tambahnya.

Jonan memprediksi, pembangunan bandara baru bisa dilakukan selama dua tahun dengan catatan lahan sudah tersedia dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar sampai Rp700 miliar.

Mengenai kapasitas, kata Jonan, akan dibangun dengan luasan dan besaran yang sama seperti Bandara Husein Sastranega.

(rzy)

Sumber : Okezone

 

Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty, Kena Denda 200%

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Pemerintah akan segera menerapkan UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan. Di antaranya adalah menyiapkan tempat pendaftaran pada kantor pajak, perbankan, hingga KBRI di luar negeri.

Masyarakat pun telah dipermudah untuk melakukan pendaftaran pada program ini. Untuk itu, tak ada alasan bagi masyarakat untuk salah melaporkan data yang diminta. Termasuk soal pelaporan harta.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, nantinya pemerintah akan memberikan denda hingga 200 persen dari pajak penghasilan yang harus dibayar. Denda ini merupakan sanksi yang diberikan untuk mencegah adanya kesalahan data yang dilaporkan.

“Ya kena sanksi 200 persen,” kata Ken saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Menurut Ken, aturan ini telah terdapat dalam UU Pengampunan Pajak. Sehingga, pemerintah hanya perlu menunggu waktu pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menerapkan aturan ini.

“Kan ada pasalnya,” jelasnya singkat.

(dni)

Sumber : Okezone