JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) membuka posko pengaduan dalam rangka untuk menerima aduan antara lain terkait dengan aksi pengusaha nakal yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para buruh.

Presiden KSBSI Mudhofir di Jakarta, Rabu, mengatakan seperti tahun-tahun sebelumnya, KSBSI akan membuka posko pengaduan THR di semua Kota/Kabupaten se-Indonesia, agar pekerja/buruh yang belum menerima THR keagamaan hingga H-7 sebelum hari raya keagamaan bisa melaporkan permasalahan tersebut kepada serikat buruh.

“Hal itu untuk ditindaklanjuti agar pekerja/buruh bisa menikmati THR untuk digunakan pada hari raya keagamaan,” tegas Mudhofir.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Tenaga Kerja telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 6 tahun 2016 tentang THR, yang memperbolehkan karyawan dengan masa kerja 1 bulan berhak menerima THR keagamaan sesuai agamanya masing-masing.

KSBSI juga mengapresiasi cepatnya respons pemerintah terhadap pekerja/buruh yang akan merayakan hari raya keagamaan (Idul Fitri) pada awal bulan Juli 2016, yang salah satunya lewat Permenaker No. 6 tahun 2016 tersebut.

“Dengan masa kerja minimal satu bulan atau 30 hari, maka buruh yang baru bekerja akan bisa menikmati THR mereka,” kata Presiden KSBSI.

?[Baca juga: Pelanggaran THR Buruh Perlu Diantisipasi]

Namun demikian, menurut dia, KSBSI melihat ada masih celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha nakal dalam permenaker tersebut.

Mudhofir menyebutkan celah itu adalah pekerja/buruh kontrak yang masa kerjanya berakhir sebelum hari raya maka tidak mendapatkan THR keagamaan.

“Celah inilah yang bakal berpotensi dijadikan pengusaha nakal untuk segera menghabisi masa kerja buruh kontrak atau menerima karyawan baru dengan masa kerja kurang dari hari raya keagamaan setiap tahunnya,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah diminta lebih jeli dalam mengawasi praktik pembayaran THR keagamaan ini terutama untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan kontrak dan outsourcing.

Mudhofir mengungkapkan jika masih saja terjadi kecurangan oknum-oknum perusahaan nakal, maka Pengawas ketenagakerjaan tingkat Kota/Kabupaten dan Propinsi harus teliti dan tegas dalam memberikan sanksi administratif seperti yang tertuang dalam permenaker tersebut, dari denda 5 persen dari total THR keagamaan hingga sanksi administratif lainnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memastikan pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kebutuhan hidup selama Ramadhan meningkat dari biasanya. Harus dipastikan kebutuhan tersebut tidak terganggu selama Ramadhan,” kata Saleh dihubungi di Jakarta, Selasa (7/6).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kebutuhan yang meningkat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri bukan hanya bahan makanan tetapi juga pakaian, transportasi dan rekreasi.

(rai)

Sumber : Okezone