PT Rifanfinancindo – JAKARTA ? Komisi IV DPR akan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang (UU) yang akan melindungi industri kelapa sawit di Indonesia. Pasalnya, kelapa sawit merupakan komoditas strategis untuk kepentingan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, kehadiran industri kelapa sawit berperan dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan, pemerataan pembangunan di daerah, bahkan untuk konservasi lingkungan. ?Kita jangan mau dibohongi negara maju yang mempropagandakan bahwa kelapa sawit merusak lingkungan.

Kitalawan kampanye negatif itu, karena sawit adalah masa depan kita,? kata anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta kemarin. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, di dalam RUU Perkelapasawitan yang masuk dalam Prolegnas 2016, beberapa poin penguatan sektor kelapa sawit akan dicantumkan di dalamnya.

Antara lain, Indonesia akan memiliki badan pengatur komoditas sawit yang akan menangani aspek hulu hingga hilir komoditas strategis ini. Badan tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, instansi itu juga diharapkan bisa mengakses dana dari APBN untuk kepentingan sawit nasional.

?Badan ini hampir sama dengan BP Migas atau sama dengan Malaysia Palm Oil Board (MPOB) di Malaysia,? ujar Firman yang juga Wakil Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPR. Dengan badan ini, kata Firman, semuaproduksihinggatransaksikelapasawittercatat. Regulasi termasuk standarisasi sawit juga akan dibuat oleh badan ini.

?Karena selama ini kita selalu dibenturkan dengan masalah standarisasi. Kita ini punya ISPO dan standar keberlanjutan wajib ini akan masuk dalam UU, sehingga posisinya akan lebih kuat. Jadi, nantinya buyer harus menyesuaikan standar yang dibuat Indonesia,? katanya.

Saat ini RUU tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan naskah akademik dan sudah disepakati masuk dalam Prolegnas 2016. Ditargetkan, pada Maret- April 2017 RUU tersebut sudah bisa diundangkan. RUU Perkelapasawitan secara formal mengamanatkan bahwa sawit sebagai komoditas strategis nasional, sehingga pemerintah wajib memberikan proteksi atas komoditas perkebunan tersebut.

Menurut Firman, hadirnya UU yang khusus mengatur komoditas sawit Indonesia sudah sangat mendesak. Kenyataannyasawittelahmemberikankontribusi sedikitnya Rp300 triliun pada 2015, naik dari tahun sebelumnya Rp250 triliun.

(rai)

Sumber : Okezone