PT Rifan Financindo – JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran menteri kabinet kerja untuk melibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam proyek ketenagalistrikan.

Keterlibatannya para pelaku UKM, kata Darmin, khususnya dalam pembuatan mikrohydro dan minihydro, serta transmisi yang selama ini ada di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

“Pertamina juga diminta oleh Presiden segera diidentifikasi apa saja kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh UKM,” kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Senin (27/6/2016).

(Baca Juga: Jawa-Bali Kuasai 75% Listrik PLN)

Darmin menyebutkan, Presiden Jokowi juga meminta kepada menteri kabinet kerja untuk menyiapkan aturan mainnya yang dideskripsikan dengan baik kegiatan usaha mikrohydro, mulai dari standarisasinya hingga proses lainnya.

“Sehingga dalam waktu dekat tentunya adalah bagaimana supaya dalam waktu dekat mulai lahir kegiatan-kegiatan yang dia itu menggunakan bahan-bahan dalam negeri, UKM, menciptakan lapangan kerja yang jumlahnya tergantung kegiatannya seberapa besar, kemudian melahirkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

Darmin menyebutkan, penyediaan proyek mikrohydro, minihydro dan transmisi oleh Pertamina dan PLN merupakan target jangka pendek dari Presiden Jokowi. Apalagi, proyek dengan skema yang tidak besar ini sudah diminati banyak pengusaha.

“Tetapi yang penting sekali harus dikomunikasikan, sehingga semua tahu standarnya dibuat terbuka, jelas, harganya, apanya, semua jelas. Sehingga tidak apa namanya, ada yang kemudian dapat informasi duluan, informasi lebih banyak, akibatnya dia yang bisa mendapatkan kegiatan,” tutupnya.

(dni)

Sumber : Okezone

Menpan Larang PNS Ambil Cuti Tahunan Pasca-Lebaran

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, termasuk bagi Panglima TNI dan Kapolri, agar tidak memberikan izin cuti tahunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437H pada 11?15 Juli mendatang.

?Cuti bersama hari raya sudah cukup memadai, yaitu selama sembilan hari kalender (2?10 Juli),? kata Yuddy melansir Setkab, Senin (27/6/2016).

Dia melanjutkan, PNS maupun anggota TNI dan Polri yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama dapat diberikan cuti tahunan.

?[Baca juga: MenPAN: Ada PNS yang Absen Sampai 100 Hari]

Yuddy mengingatkan, setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

?Imbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai unit organisasi paling rendah,? pinta Menteri PANRB dalam surat edarannya itu.

Yuddy juga meminta agar para pimpinan instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan larangan mengambil cuti tahunan itu, untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan Polri.

(rai)

Sumber : Okezone