PT Rifanfinancindo – JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa regulasi turunan dari paket kebijakan telah hampir rampung. Saat ini, aturan turunan tersebut telah diselesaikan hingga 96 persen.

“Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari paket-paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.

“Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Jokowi.

Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi. Menurut Jokowi, sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945.

“Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat,” tutupnya.

(rzy,Rifanfinancindo)

Sumber : Okezone