PT Rifan Financindo – PALEMBANG – Ketakutan masyarakat terhadap unjuk rasa besar-besaran pada 25 November 2016 mendatang yang berujung pada penarikan simpanan di perbankan diharapkan tidak terjadi. Pasalnya, hal ini bisa menyebabkan bank kekurangan likuditas sehingga merugikan masyarakat sendiri, terutama kelas bawah.

Ekonom dari UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, Ardhito Bhinadi menilai, rush money bukanlah pilihan bijak, unutk itu masyarakat harus berkaca pada peristiwa serupa yang pernah terjadi di tahun 1997-1998.

Saat itu, dana masyarakat di bank terkuras habis akibat isu SARA dan peristiwa politik menjelang reformasi. Akibatnya, perekonomian nasional ‘bangkrut’ dan sejumlah perbankan harus dilikuidasi atau menjadi pasien dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Dampak lebih besar adalah krisis ekonomi. Bank tidak mampu menyuplai dana tunai yang ditarik masyarakat. Secara umum, bank hanya memiliki sekira 15 persen dana tunai yag berasal dari simpanan masyarakat atau perusahaan. Sedangkan sisanya disalurkan melalui kredit,” kata Ardito Bhinadi, seperti dikutip dari KRjogja.com, Selasa (22/11/2016).

Menurut Ardito, kondisi perbankan di DIY mengalami kelebihan likuiditas akibat penurunan daya beli masyarakat dan mengikuti perekonomian nasional melesu. Sedangkan puncak pertumbuhan ekonomi telah terjadi pada tahun 2013. Karena itu, fundamental perbankan di DIY juga cenderung menguat dibandingkan tahun 1997-1998 sehingga tidak berdaya akibat rush money terus menerus.

“Saat krisis ekonomi, pemerintah mengeluarkan Jaring Pengaman Sosial. Sama halnya saat ini berbagai fasilitas sosial diberikan pemerintah bagi masyarakat seperti BPJS. Namun, dikhawatirkan pemerintah kesulitan membayar fasilitas sosial ini lantaran dana yang disimpan di perbankan ikut tergerus akibat rush money dan merugikan masyarakat kelas bawah,” tandasnya.

(fds)

Sumber : Okezone