JAKARTA – Reklamasi, menjadi kata-kata yang belakangan santer terdengar. Apalagi ketika reklamasi dikaitkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Namun, persoalan semakin mengerucut saat menyeret nama gubernur daerah yang berpenduduk lebih dari 22 juta jiwa ini, yaitu Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Berbeda dengan reklamasi yang telah dilakukan negara-negara lain di Asia maupun Eropa. Reklamasi di Jakarta, tepatnya Pantai Utara banyak menuai kontroversi. Upaya untuk ‘mengoperasi plastik’ muka Jakarta itu pun harus ditunda sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

Belum lama ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memutuskan untuk menunda proyek pembuatan pulau rekayasa seluas 5.100 hektare tersebut, dikarenakan masih ada sejumlah peraturan yang harus dibahas kembali.

“Kita semua sepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Kita tidak boleh terlalu emosional. Karena ini ada ilmunya. Jadi untuk sementara (reklamasi) di hentikan,” kata Rizal dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Sejumlah pihak menilai keputusan untuk menunda proses reklamasi itu dianggap tepat. Namun terlepas dari pro dan kontra terhadap reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yang dilakukan sedikitnya oleh 17 pengembang kelas kakap di tanah air ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup DKI Jakarta.

Seperti yang diutarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang berpendapat bahwa sudah saatnya DKI Jakarta memiliki pulau buatan. Pasalnya saat ini kapasitas di wilayah yang luas wilayahnya melebihi negara Singapura ini sudah over density.

“Memang perlu kalau dilihat dari sisi Pemda DKI yang ingin menambah pusat kota baru, tapi saya minta akses publiknya harus ada yang free untuk masyarakat kita, jadi orang tidak perlu pakai mobil dan bayar untuk masuk berlibur,” tuturnya.

Sebagai negara yang mengusung visi menjadi poros maritim dunia, sudah sepatutnya DKI Jakarta memiliki pulau buatan untuk menambah luas area ibukota negara yang memiliki garis pantai terpanjang yakni, 9.007 kilometer. “Makanya pulau reklamasi yang sebesar 5.100 hektare itu harus menyisakan area yang seharusnya jadi milik publik,” ucapnya.

Susi juga menekankan bahwa reklamasi di negara-negara lain di dunia merupakan suatu hal yang biasa. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak merusak ekosistem di sekitar lokasi reklamasi.

“Ini akan mengubah tatanan ekosistem makanya beberapa hal harus dilakukan sesuai prosedur, kalau prosedurnya belum benar kita harus cari solusinya agar tujuan dari reklamasi ini yaitu untuk menambah luas dan keindahan Jakarta dapat tercapai,” terang Susi.

Untuk diketahui, menurut catatan dari Kementerian Kelautan Perikanan, luas reklamasi di Pantai Utara Jakarta memiliki luas yang beragam, mulai dari 63 ha sampai 481 ha, dengan total luas seluruh pulau mencapai 5.100 ha.

Hingga keputusan penundaan reklamasi dikeluarkan, tercatat baru anak usaha Agung Podomoro Land (APL) yakni PT Muara Wisesa Samudera (MWS) yang mengungkapkan progres pembuatan pulau rekayasa itu. Pulau G yang digarap MWS itu hingga saat ini baru terbentuk daratan sebesar 18 persen, sedangkan untuk pengurugan tanah di dasar laut telah mencapai 65 hektare (ha), total luas pulau yang akan dibentuk oleh MWS adalah 161 ha.

(rhs)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2016/04/23/470/1370782/hot-property-reklamasi-operasi-plastik-muka-jakarta