PT Rifan Financindo – JAKARTA – Target penggabungan (holding) badan usaha milik negara (BUMN) bergeser. Semula pemerintah mematok holding BUMN mencakup enam sektor, namun diubah menjadi lima sektor saja.

Meliputi sektor energi, jalan tol, pertambangan, perumahan, dan jasa keuangan. Penggabungan perusahaan sektor jasa konstruksi dan rekayasa industri ditunda sambil melihat perkembangan kinerja masing-masing perusahaan. Mengawali pembentukan holding perusahaan pelat merah itu, Kementerian BUMN mendahulukan holdingsektor energi. Payung hukum holding sektor energi tinggal ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, langkah pemerintah membentuk holding sektor energi justru dipertanyakan sejumlah pihak di antaranya Dewan Energi Nasional (DEN) dan sejumlah pakar ekonomi yang menilai kurang tepat. Meski mendapat sorotan dari berbagai pihak, Menteri BUMN Rini Soemarno tak melangkah mundur untuk menggabungkan perusahaan negara yang sejenis atas nama efisiensi dan efektivitas.

Guna melancarkan pembentukan holding tersebut, Kementerian BUMN berharap revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005tentangTataCara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas segera direalisasikan. Revisi PP itu penting untuk penambahan pasal yang merefleksikan holdingisasi perusahaan pelat merah.

Rini Soemarno yang pernah menakhodai salah satu perusahaan automotif terbesar di negeri ini optimistis revisi PP tersebut sudah bisa difinalisasi dalam waktu dekat sehingga proses pembentukan holding BUMN bisa berjalan mulus. Sementara itu, DEN secara terbuka sudah menyatakan sikap bahwa pembentukan holding energi dengan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk oleh PT Pertamina adalah sebuah langkah keliru dan bukanlah sesuatu yang mendesak.

Untuk itu, sebagaimana ditegaskan anggota DEN Tumiran, kebijakan penggabungan perusahaan di sektor energi itu harus ditinjau ulang karena tidak jelas manfaatnya buat negara dan rakyat Indonesia. ?Setelah holding itu terbentuk, lalu golnya apa?? Demikian penyataan tertulis Tumiran yang dikirim ke media massa awal pekan ini. Pihak DEN menilai, justru langkah mendesak yang harus ditempuh pemerintah, bagaimana membenahi tata kelola minyak dan gas, bukan pembentukan holdingperusahaan sektor energi.

Lebih jauh ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo sudah memprediksi empat dampak negatif bila holding energi terbentuk. Pertama,pemegang saham minoritas akan dirugikan karena kehilangan peluang mendapatkan gain. Kedua, saham BUMN bisa lebih rentan diterpa rumor akuisisi. Ketiga, akan terjadi ?demoralisasi? di PGN. Keempat, akan terjadi back door penyertaan modal negara dengan menghindari proses persetujuan DPR.

Hal itu terjadi karena, menurut Dradjad yang dikenal sebagai ekonom yang cukup tajam mengkritisi setiap kebijakan ekonomi pemerintah itu, posisi PGN sejajar dengan Pertamina. PGN bahkan sebagai perusahaan terbuka yang menjadi andalan pasar saham harus ?dihibahkan? pada BUMN yang belum tentu lolos di bursa saham. Rekam jejak good governance PGN lebih baik dari Pertamina.

Mengapa harus dibentuk holding BUMN? Sebenarnya rencana pembentukan holding perusahaan negara adalah sebuah wacana lama yang dilontarkan sejak zaman Orde Baru, namun pelaksanaannya setengah hati, jadi terkesan jalan di tempat. Celakanya, setiap berganti nakhoda Kementerian BUMN program baru pun muncul sehingga konsentrasi penggabungan BUMN buyar lagi. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi pembentukan holding perusahaan negara berembus lagi.

Pertimbangannya, dari 118 BUMN, tidak sedikit yang memiliki usaha sejenis dan berjalan sendiri-sendiri yang kurang terkoordinasi, bahkan saling kompetisi. Selain tidak efisien, juga menimbulkan biaya operasional yang besar. Karena itu, pemerintah bertekad merampingkan BUMN melalui sistem holding. Pemerintah meyakini dengan menggabungkan BUMN sejenis akan lebih mudah mengontrolnya dan bisa menghapus kompetisi di antara perusahaan sejenis yang akhirnya menciptakan efisiensi dan efektivitas.

Walau demikian, pemerintah khususnya Kementerian BUMN tetap harus membuka telinga lebar-lebar untuk menerima masukan, jangan sampai alergi dengan suara-suara sumbang yang mengkritisi kebijakan holding BUMN.

(rai)

Sumber : Okezone