Rifanfinancindo – JAKARTA – DPR siang ini menggelar sidang paripurna. Salah satu agendanya adalah untuk mendengar tanggapan fraksi mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam APBNP 2015.

Rapat ini pun diwarnai kritik keras oleh anggota DPR. Salah satu anggota yang menyampaikan kritik yang cukup keras adalah anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika.

Selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi sorotan, salah satu persoalan yang menjadi kritik keras bagi anggota Komisi XI ini adalah mengenai subsidi BBM. Menurut Kardaya, pemerintah selama ini terkesan merugikan rakyat. Sebab dengan rendahnya harga minyak dunia, pemerintah justru menerapkan kebijakan harga BBM yang tergolong tinggi.

[Baca juga: Pertamina Targetkan 50% Pengguna Premium Beralih ke BBK]

“Juga mengenai solar. Harga solar ini terlalu tinggi dibandingkan harga minyak mentah,” jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Untuk itu, diharapkan tahun 2016 subsidi solar tepat diterapkan sesuai harga minyak dunia. Rakyat pun tidak lagi dirugikan apabila pemerintah memperketat mengenai persoalan subsidi ini.

“Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” tutupnya.

(rai)

Sumber : Okezone

Alokasi Anggaran Kementerian Lembaga, Kemenkeu Terapkan Pendekatan Baru

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mencoba menerapkan pendekatan ‘money follow program’ dalam mengalokasikan anggaran kementerian/lembaga pada 2017.

“Kami sudah mulai mencoba melakukan money follow program di 2017. Kami butuh dukungan supaya ide ini bisa dilakukan tahun depan,” ujar Bambang saat rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta.

Sebelumnya, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, pemerintah sudah menerapkan pendekatan money follow program tersebut. Money follow program ialah pendekatan yang menekankan pada program, anggaran tidak lagi ditentukan hanya sesuai dengan fungsi kementerian/lembaga (money follow function).

Bambang menuturkan, pendekatan money follow program akan menimbulkan konsekuensi naik turunnya anggaran sejumlah kementerian/lembaga, karena pemerintah memiliki 23 program prioritas. Ia merinci, dengan money follow program, sebanyak 20 K/L anggarannya turun, 59 K/L anggarannya naik, sedangkan delapan K/L anggarannya tetap.

Untuk 2017, alokasi pagu indikatif yang diajukan pemerintah mencapai Rp769,3 triliun, lebih kecil dibandingkan alokasi pagu indikatif tahun ini Rp787,4 triliun, karena alokasi transfer ke daerah semakin besar.

“Kalau money follow function, mereka (K/L) bisa minta kenaikan anggaran atau minimal tetap. Dengan money follow program, tidak otomatis setiap K/L dapat anggaran,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, dengan pendekatan money follow program, satu program prioritas dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya Program Kedaulatan Pangan, yang terlibat tidak hanya Kementerian Pertanian, namun juga bisa melibatkan Kementerian PUPR, Bulog, dan juga Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, ataupun kementerian/lembaga lainnya.

(mrt)

Sumber : Okezone