Rifan Financindo – PALEMBANG – Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berhasil membukukan kenaikan kecil 10 sen. Kenaikannya terimbas karena indeks dolar Amerika Serikat (AS).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD0,10 atau 0,01 % menjadi USD1.242,00 per ounce. Indeks dolar AS naik 0,1 % menjadi 94,77 pada pukul 17.26 GMT, setelah tenggelam ke level terendah 10 bulan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada hari sebelumnya.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah. Jika dolar AS naik, maka akan memberi tekanan terhadap emas, sehingga kurang menarik bagi para investor.

Dow Jones Industrial Average naik 30,58 poin atau 0,14 % menjadi 21.605,31 pada pukul 17.36 GMT. Ketika ekuitas menguat, emas berjangka biasanya turun, karena investor tidak tertarik mencari aset-aset safe haven.

Dengan demikian, tren kenaikan indeks dolar AS dan Dow Jones Industrial Average telah membatasi kenaikan emas berjangka

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 2,9 sen atau 0,18 %, menjadi ditutup pada USD16,297 per ounce. Platinum untuk Oktober turun sebesar USD6,1 atau 0,66 % menjadi menetap di USD924,20 per ounce.

(rzk)

Sumber : Okezone

Rifan Financindo

Waduh, Freeport Belum Juga Bayar Pajak Air!

JAKARTA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe hari ini menghadiri rapat terbatas untuk membahas tentang evaluasi proyek stategis di Provinsi Papua. Rapat terbatas ini dilakukan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Pada pertemuan ini, Lukas Enembe turut melaporkan masalah pajak Freeport. Salah satunya adalah tunggakan pajak air tanah kepada Pemerintah Papua yang masih belum dibayarkan.

“Tadi saya sampaikan pajak air permukaan yang kita sudah buat dan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban Freeport bayar sudah saya sampaikan ke Jokowi,” kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurutnya, total tunggakan pajak hingga saat ini adalah senilai Rp5 triliun. Tunggakan ini beserta sejumlah denda dan pojok pajak yang wajib dibayar Freeport.

“Harus bayar karena sudah putusan pengadilan,” ujarnya.

Namun, laporan ini belum mendapatkan tanggapan dari Freeport. Pemerintah daerah Papua pun akan menempuh jalur hukum jika Freeport tak kunjung membayar tunggakan pajak ini.

“Sudah surati mereka dua kali, tapi belum ada jawaban. Tapi ini putusan hukum. Akan ambil langkah hukum lanjutan, tapi dikaji dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan bahwa Kementerian Keuangan akan kembali melihat masalah pajak ini. Saat ini, belum terdapat komentar resmi dari pemerintah pusat terkait utang pajak Freeport tersebut.

“Itu pajak daerah ya, nanti saya cek lagi,” pungkas Mardiasmo.

(rzy)

Sumber : Okezone