PT Rifanfinancindo – JAKARTA ? Posisi dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan pada akhir Juni tercatat sebesar Rp214,67 triliun atau turun Rp31,51 triliun dibandingkan bulan Mei 2016.

Sebagai perbandingan, pada Junitahunlalu posisi dana simpanan pemda masihsebesarRp273,49triliun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, mulai turunnya simpanan pemda di perbankan menunjukkan upaya dan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja daerah dari pemerintah pusat terbukti cukup efektif.

?Ini juga berarti ada peningkatan percepatan penyerapan anggaran belanja oleh pemda baik provinsi, kabupaten, maupun kota,? kata Boediarso kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pemberian penghargaan (reward) dan pengenaan sanksi (punishment) kepada provinsi, kabupaten, dan kota.

Yang terbaru, pihaknya melakukan penahanan pencairan dana transfer daerah yakni dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp210 miliar kepada tiga daerah masingmasing Provinsi Riau Rp61,48 Miliar, Provinsi Jawa Barat Rp103,92 miliar, dan Kabupaten Berau Rp45,26 miliar.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pemda seharusnya bisa lebih cepat membelanjakan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hingga akhir Juni pemerintah pusat telah menggelontorkan alokasi transfer daerah dan danadesahinggaRp384triliun. Kondisi ini semakin miris karena pemerintah kesulitan meraup penerimaan di tengah kondisi perekonomian yang lesu.

(rai)

Sumber : Okezone

Kehilangan Pajak Migas Rp915,59 Miliar, Ini Solusi Menteri ESDM

PT Rifan Financindo – JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya temuan pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkosistensi penggunaan tarif pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh Migas) sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara pada 2015 sebesar USD66,37 juta ekuivalen atau setara Rp915,59 miliar.

Guna menindaklanjuti temuan BPK tersebut, Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan dua hal agar permasalahan inkosistensi penggunaan tarif pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh Migas) bisa selesai.

Pertama, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Kemenkeu, yang menyepakati akan melakukan amandemen PSC (Production Sharing Contract) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memberlakukan tax treaty dan akan berlaku ke depan.

“Hal ini sesuai dengan rekomendasi BPK yang meminta Menkeu memfasilitasi ESDM dan SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian pelaksanaan PSC,” tutur Sudirman di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Tindak lanjut kedua, Sudirman mengatakan, Kementerian ESDM dan SKK Migas saat ini sedang mempersiapkan atau menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan rencana amandemen PSC. Menurut Sudirman, hal ini penting ditindaklanjuti karena berkaitan dengan kepentingan penerimaan negara.

“BPK juga telah merekomendasikan kami untuk menginstruksikan SKK Migas mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

(rzy)

Sumber : Okezone