Rifan Financindo – Palembang – Pemerintah berencana menambah alokasi dana desa untuk tahun 2019. Diperkirakan dana desa akan naik hingga Rp85 triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan, beberapa waktu lalu dalam rapat kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan harap annya bahwa tahun depan dana desa akan naik lebih tinggi dari ta hun ini. Bahkan Kementerian Keuangan menyatakan kemungkinan ada alokasi dana desa Rp75 triliun hingga Rp85 triliun. Kenaikan itu, menurut Eko, akan dibahas lagi dengan DPR karena harus ada persetujuan dari parlemen terlebih dulu.

“Presiden pada dasarnya selalu menginginkan meningkatkan dana desa. Kemarin dalam rapat kabinet paripurna, Menkeu mengatakan kemungkinan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 triliun sampai 85 triliun,” ungkap Eko seusai menghadiri public lecture bertema “Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur” kemarin di Jakarta.

Menurut Eko, kenaikan dana desa memang sangat bergantung pada kesiapan perangkat desa. Namun, setelah lebih dari empat tahun bergulir, kesiapan seharusnya sudah lebih baik dan kasus penyimpangannya pun bisa dikurangi. Selain kesiapan perangkat desa, dana desa akan dinaikkan tahun depan karena APBN juga mengalami kenaikan.

Dia mengungkapkan, pencapaian kesiapan perangkat desa di luar ekspektasi. Sebab ternyata mayoritas desa sudah mampu mengelola. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu membantah bahwa kenaikan dana desa ada kaitannya dengan pencitraan pemerintah untuk kepentingan pemilu dan pilpres pada tahun depan. Diketahui, dana desa tahun ini tidak mengalami kenaikan, yakni Rp60 triliun. Padahal sebelumnya pemerintah sudah mewacanakan dana desa akan selalu naik secara bertahap, yakni Rp20,5 triliun (2015), Rp47 triliun (2016), Rp60 triliun (2017), dan Rp120 triliun pada 2018. Namun untuk tahun 2018, besaran dana desa tidak berubah, yakni tetap Rp60 triliun.

“Tidak ada (kaitannya dengan Pilpres). Karena setiap tahun dana desa selalu dikucurkan,” paparnya.

Eko mengatakan, total dana desa yang sudah dikucurkan dalam empat tahun terakhir ini mencapai Rp187 triliun. Menurut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah mengubah periode masa pencairan. Yang tadinya April dimajukan ke Januari karena respons yang cepat oleh Presiden dan Kemenkeu.

Untuk tahun ini, menurutnya, dana desa sudah cair per 15 Januari oleh pemerintah pusat. Namun masalah terjadi karena banyak APBD yang belum diputuskan oleh kepala daerah. Karena itu masih banyak desa yang belum menerima akibat belum ada persetujuan antara pemerintah kabupaten dan DPRD.

“Kami juga dibantu Kemendagri supaya mempercepat hal ini. Saya dengar sekarang sudah mencapai 80% pencairan di daerah,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan dari Kemendagri, proses pencairan pun makin cepat. Empat hari lalu, katanya, pencairan baru 60%, tetapi hari berikutnya sudah 80%. Mendes pun meminta daerah segera menetapkan APBD agar dana desa bisa segera dicairkan.

 Anggota Badan Anggaran DPR Muhammad Nizar Zahro menyatakan setuju jika pemerintah menaikkan pagu dana desa hingga Rp85 triliun. Kenaikan dana ini diperlukan agar percepatan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terjadi.

Menurut dia, selama ini anggaran dan pembangunan selalu tersentralistik sehingga dana desa diperlukan agar desa bisa menyeimbangkan dinamisnya perubahan ekonomi dan sosial.

Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman sangat setuju jika dana desa dinaikkan tahun depan. Terlepas dari tahun politik, menurutnya, dana desa itu adalah hak desa yang sudah ditetapkan dalam UU Desa.

“Besarnya paling sedikit 10% dari on top budget perimbangan yang diberikan daerah. Sampai saat ini hak desa tersebut baru diberikan sekitar 80% oleh pemerintah,” ujarnya.

Farid menyampaikan, dana desa jelas sekali meningkatkan pemerataan pembangunan. Kalau distribusi merata, peningkatan ekonomi juga akan merata.

(Neneng Zubaidah)

(kmj)

Rifan Financindo

Sumber : Okezone