PT Rifan Financindo – PALEMBANG – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2017 berujung dramatis. Setelah melalui sidang Dewan Pengupahan Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), UMP sebesar Rp3,3 juta ini malah mendapat penolakan dari serikat pekerja (SP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati mengatakan, serikat pekerja masih berpegangan pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU tersebut perhitungan UMP yang ditetapkan Gubernur harus berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Sedangkan penetapan UMP yang menggunakan PP No78/2015 tidak menyertakan KHL di dalam perhitungan UMP.

“Jadi kami bukan ujug-ujug mengajukan Rp3,8 juta (UMP Jakarta versi buruh). UMP yang kami ajukan berdasarkan UU, kemudian kita lakukan survei KHL dengan mendapatkan rata-rata Rp3,4 juta. Kemudian dihitung dengan rumus pertumbuhan ekonomi dan inflasi, didapatlah Rp3,8 juta,”

Dengan hal tersebut, Sabda menegaskan pemerintah melanggar UU yang sudah ditetapkan jika masih menggunakan PP Nomor 78/2015. Untuk itu, Sabda kembali menegaskan tidak ada lagi kompromi bahwa UMP Jakarta 2017 sebesar Rp3,8 juta.

“Tidak ada kompromi lagi. Kita minta pemerintah menetapkan soal pengupahan ini sesuai UU,”ujarnya.

Di sisi lain, Sabda mengaku akan kembali menyuarakan penolakan UMP Jakarta 2017 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penolakan tersebut akan disuarakan dalam aksi demo yang dilakukan pada 31 Oktober dan 1 November 2016.

“Kita kembali melakukan demonstrasi di Balai Kota dan Istana. Demo masih terkait UMP 2017. Rencananya ada dua sampai tiga ribu buruh yang melakukan aksi,” ujarnya.

(rai)

Sumber : Okezone