Rifan Financindo – PALEMBANG – Freeport McMoran sebut pemerintah Indonesia melanggar perjanjian dan tidak konsisten dalam menjalankan hak-hak sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sebab dalam perjanjian sebelumnya, Freeport Indonesia dengan itikad baik telah berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat Pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama dengan surat jaminan pemerintah pada 7 Oktober 2015.

“Kami telah mendiskusikan dengan Pemerintah untuk memperoleh jangka waktu enam bulan guna merundingkan perjanjian investasi ini. Ekspor akan diizinkan dan Kontrak Karya tetap berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian investasi tersebut. Namun demikian, peraturan-peraturan pemerintah saat ini mewajibkan Kontrak Karya diakhiri untuk memperoleh izin ekspor, hal mana tidak dapat kami terima,” tutur Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson, di Fairmont Hotel, Senin (20/2/2017).

Guna memprotes hal tersebut, Richard menuturkan, Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya oleh pemerintah.

Karena hal tersebut telah terjadi, dirinya berharap bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan pemerintah dapat diselesaikan tapi dengan mencadangkan hak-hak Freeport sesuai KK berhadapan dengan pemerintah, termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan KK dan memperoleh ganti rugi yang sesuai.

Selain itu, karena Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri KK, Richard memperkirakan, akan terjadi konsekuensi-konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik.

“Hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tarsebut,” tuturunya.

Menurutnya, situasi seperti ini tidak menguntungkan dan mengkhawatirkan bagi semua pihak. Dirinya pun berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan.

“Tim manajemen kami berkomitmen untuk bekerja melindungi kepentingan jangka panjang kita semua. Saya tetap berharap bahwa kita dapat mencapai jalan keluar yang disepakati bersama oleh perusahaan kami dan pemerintah,” tandasnya.

(rzy)

Sumber : Okezone