Rifan Financindo – PALEMBANG – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat menertibkan 10 usaha money changer atau kegiatan usaha penularan valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di daerah tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Agus Hartanto mengatakan, penertiban tersebut merupakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Mengacu peraturan tersebut, selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB, BI bekerjasama dengan Polri menertibkan kegiatan ilegal penukaran mata uang asing di seluruh wilayah Indonesia.

“Penyebaran aktivitas ilegal penukaran valuta asing di Papua Barat lebih banyak terjadi di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Kami bekerja sama dengan Polda Papua Barat, Polres Sorong Kota dan Raja Ampat,” kata Agus.

Ia menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, BI sudah menerbitkan surat pemberitahuan dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang menjalankan usaha ilegal penukaran uang.

Bahwa, batas akhir pengurusan izin usaha tersebut pada 7 April 2017. Selanjutnya, BI melaksanakan penertiban pada 15 hingga 18 Mei 2017.

“Dari market inteligence yang kami lakukan, ada 10 KUPVA tidak berizin. Satu KUPVA di wilayah Raja Ampat dan sembilan lainnya di Kota Sorong,” sebutnya.

Dari 10 KUPVA Ilegal tersebut, enam KUPVA telah menghentikan kegiatannya, dua mengajukan izin ke Bank Indonesia, dua KUPVA lainnya tertangkap tangan melakukan aktivitas ilegal tersebut.

“Dari dua yang mengajukan izin tersebut satu di antaranya masih melaksanakan kegiatannya, padahal izin belum keluar. Hal itu jelas tidak boleh,” ujarnya lagi.

Agus mengungkapkan, para pelaku melakukan aktivitas penukaran dilakukan di tempat usaha masing-masing seperti mini market, toko elektronik, toko obat, toko bahan bangunan, hotel, tour and travel, rumah makan dan beberapa usaha lainnya.

Sejauh ini, lanjut Agus, para pelaku bersikap kooperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan lancar dan kondusif.

Terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempelkan stiker penertiban di tempat masing-masing, hingga mereka mengajukan ijin ke Bank Indonesia.

“Kami akan terus memonitor, pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usahanya, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker. Ini tidak main-main, karena ada ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 232 KUHPidana,” katanya menambahkan.

(kmj)

(rhs)

Sumber : Okezone