PT Rifanfinancindo – JAKARTA – Menyadari jumlah emiten baru masih jauh dari target, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) obral relaksasi kebijakan di pasar modal. Hal ini juga diklaim BEI sebagai bagian dari upaya menyerap dana repatriasi tax amnesty di pasar modal.

Teranyar, pihak BEI akan segera memberikan diskon 50 persen untuk biaya pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) sampai Maret 2017 atau sepanjang program tax amnesty.

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio menuturkan, diskon 50 persen biaya IPO itu merupakan upaya BEI menarik jumlah perusahaan yang berpotensi untuk go public. Insentif tersebut melengkapi kemudahan yang diberikan BEI sebelumnya yakni biaya diskon crossing saham. ?Saat ini, kita sedang menyusun peraturan resminya dan aturan ini dibikin oleh Direktur Penilaian Perusahaan soal diskon sekitar 50 persen,” ujar Tito di Jakarta.

Beberapa waktu lalu, otoritas pasar modal berencana akan membebaskan biaya pencatatan perdana atas komitmen mendukung tax amnesty. Namun menurutnya, diskon 50 persen untuk listing fee juga masih menarik. “Buat mereka sebenarnya listing fee itu tidak besar kok. Diskon sekitar setengahnya itu masih oke,” kata Tito.

Dengan insentif ini, BEI berharap bisa menarik minat perusahaan untuk go public. Penambahan jumlah emiten ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengimbangi dana yang masuk ke pasar modal selama implementasi tax amnesty. Perlu diketahui, initial listing fee selama ini antara Rp150 juta hingga Rp250 juta. Kebijakan ini berlaku di papan pengembangan maupun papan utama.

Selama implementasi tax amnesty, diperkirakan ada dana sekitar Rp1.000 triliun masuk ke dalam negeri. Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, sebaiknya memang listing fee tidak digratiskan. Biaya ini adalah untuk bursa mengurus dan sebagai saringan untuk mendapatkan emiten yang berkualitas. “Kalau tidak ada fee, semua jenis kualitas perusahaan bisa listing,” kata Edwin.

Senada dengan Edwin, Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri mengatakan, adanya fee dapat membuat bursa mengetahui keseriusan perusahaan. “Memang ada yang memanfaatkan insentif untuk masuk ke pasar, tapi saya melihat bila orang serius mau go public, mereka akan bayar fee-nya kok,” jelasnya.

Hans mengatakan, periode puncak tax amnesty yang berakhir Maret tahun depan kemungkinan akan jatuh pada bulan Desember. Bila itu yang terjadi, Hans berharap, diskon biaya pencatatan secepatnya direalisasikan agar calon emiten bisa bersiap-siap.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Isakayoga menegaskan bahwa AEI tidak pernah meminta pembebasan biaya listing. Hanya saja, AEI ingin rumusannya memakai rumusan yang lama, jadi bukan atas dasar kapitalisasi pasar. Ia menyarankan, sebisa mungkin secepatnya kalau diskon 50 persen, karena perhitungan annual listing fee itu berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember. “Jadi sebaiknya sebelum akhir tahun sudah ada aturan agar masuk Januari sudah tahu berapa kewajibannya,” tandasnya.

(rhs)

Sumber : Okezone