PT Rifan Financindo – JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan terus menggencarkan sosialisasi kebijakan amnesti pajak di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana repatriasi yang nilainya sangat besar.

“Sosialisasi kami laksanakan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama di Jakarta serta kota-kota besar lain di Indonesia,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Sosialisasi tersebut, kata Kartia, berupa pembuatan klinik-klinik pajak terkait amnesti pajak bagi nasabah utama dan perusahaan. Ke depan Bank Mandiri juga akan melakukan komunikasi intensif dengan Ditjen Pajak.

Kartika mengatakan, sasaran sosialisasi nasabah menengah dan besar dengan tujuan menarik dana-dana yang ada di luar negeri.

“Dengan peraturan investasi terbuka saat ini sangat dimungkinkan dana-dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia,” ujar dia.

Kartika menyampaikan, posisi terakhir uang tebusan dari hasil amnesti pajak sebanyak Rp430,4 miliar dari sebanyak 5.123 transaksi. Sedangkan dana repatriasi Rp222,6 miliar dari 69 transaksi.

Dia pun optimististis akan meraih Rp10 triliun sampai September 2016 seiring dengan terus gencarnya dilakukan sosialisasi. “Mengacu kepada pertumbuhan deklarasi , pengajuan, dan realisasi optimisme akan tercapai. Bank Mandiri siap bekerja keras untuk mendukung program pemerintah ini,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kalau program amnesti pajak tujuan utamanya menyasar kepada wajib pajak-wajib pajak asal Indonesia yang menyimpan uang dan investasi di luar negeri.

Presiden mengatakan, kebijakan dan peraturan Dirjen Pajak sudah cukup untuk menjelaskan wajib pajak mana yang perlu mengikuti program amnesti pajak itu. Peraturan sudah tegas untuk petani, nelayan, serta pensiunan tidak perlu mengikuti amnesti pajak.

Adapun, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi telah menetapkan aturan mengenai amnesti pajak guna memperjelas peraturan dalam UU tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Dirjen tersebut bernomor Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia serta subyek pajak warisan yang belum terbagi dan penghasilannya pada tahun terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka diperbolehkan tidak menggunakan hak pengampunan pajak.

(rai)

Sumber : Okezone