Rifanfinancindo – JAKARTA – Kementerian ESDM mendapat alokasi dana untuk Dana Ketahanan Energi (DKE) dan cadangan strategis minyak sebesar Rp1,6 triliun. Kedua dana tersebut akan digunakan Rp800 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik di wilayah timur Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) IGN, Wiratmaja, menjelaskan untuk CPE dengan akan dikucurkan dana Rp800 miliar pemerintah akan membeli banyak minyak mentah untuk disimpan di storage atau tanki-tanki yang ada.

Wirat mengklaim dengan adanya biaya tambahan untuk memperbanyak pembelian minyak maka jumlah cadangan minyak yang ada saat ini mampu meningkat hingga 30 hari.

“Ini sudah semakin bergulir. Untuk CPE kami sedang siapkan Peraturan Menteri secara paralel. Rp800 miliar itu kita akan prioritaskan cari tempat di mana menyimpannya dan dengan anggaran ini kita akan punya penyangga yang dari 1-1,5 per hari akan meningkat ke 30 hari,” tuturnya di Kementerin ESDM Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Wirat mengatakan, CPE ini masih diprioritaskan untuk minyak bumi. Di sisi lain finalisasi Permen cadang operasional sedang dilakukan. Sekarang ini cadangan operasional 22-25 hari tergantung produknya dan masih mendapat distribusi niaga dari pemilik badan usaha. Namun setelah Permen selesai akan ada perubahan.

“Ke depan Pemersen cadangan operasional, dalam lima tahun ke depan dapat mencapai cadang minyak sampai 30 hari,” tuturnya.

(mrt)

Sumber : Okezone

Kadin: Pengusaha Antusias Ikut Tax Amnesty

Rifanfinancindo – JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjamin pengusaha baik yang besar maupun kecil siap mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah digulirkan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia sangat antusias atas program tax amnesty.

“Deklarasi ini justru lebih banyaknya nanti nih dari dalam negeri. Karena ya kita pelapor pajak kita boleh dibilang rata-rata enggak terlalu akurat juga. Deklarasi ini justru kita melihatnya signifikan,” kata Rosan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

?[Baca juga: Tax Amnesty Dijegal, Kadin Indonesia Bertandang ke Singapura]

Tarif tebusan pada program tax amnesty telah ditetapkan pemerintah, di mana untuk repatriasi adalah sebesar dua persen pada periode tiga bulan pertama dan tiga persen untuk tiga bulan berikutnya. Sedangkan untuk tarif deklarasi yakni empat persen untuk periode tiga bulan pertama, dan enam persen untuk tiga bulan berikutnya.

“Rata-rata mereka sudah menerima dari tebusan itu, cukup fair. Dan tentunya mereka juga kadang-kadang memastikan apakah nanti ke depan tidak akan dikorek-korek lagi, kan biasa,” tambahnya.

Menurut Rosan, dalam implementasi kebijakan tax amnesty pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan pendukung yang intinya memberikan kepastian kepada para pengusaha.

Di mana, tarif tebusan yang menjadi kunci suksesnya penerapan tax amnesty di Indonesia. “Dan ke depan enggak akan lagi ada hal yang bikin mereka jadi khawatir,” tukasnya.

(rai)

Sumber : Okezone