PT Rifan Financindo – JAKARTA – Hari ini Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas rencana kerja 2017. Adapun pembahas pada sesi pertama mengenai kebijakan umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) non-Migas.

Menjadi salah satu PNBP SDA non-migas, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konvergensi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menjabarkan langkah EBTKE dalam meningkatkan PNBP SDA non-migas pada sektor panas bumi.

Rida mengatakan untuk mencapai target PNBP SDA non-migas 2017 di sektor panas bumi, pihaknya sudah membuat atau menyiapkan kebijakannya. Ada 9 kebijakan yang akan dilakukan, pertama, menginsentifkan penagihan iuran. Menurutnya, ini jadi langkah pertama karena ada beberapa WKP yang masih menunggak, dan sesuai aturan pihaknya akan menegur, dan seterusnya, agar WKP taat aturan.

Kedua, karena ada beberapa WKP yang masih dalam tahap negosiasi harga antara pengembang panas bumi dengan PLN pada saat tersebut EBTKE masuk sebagai fasilitator.

Ketiga, meningkatkan monitoring, ini pekerjaan rutin. Kemudian mengevaluasi dengan instansi terkait, untuk optimaliasasi PNBP di bidang panas bumi, agar pengembang panas bumi melakukan efisiensi, biaya operasi serta melakukan audit terhadap perusahaan panas bumi.

“Sebagaimana disampaikan bagian pemerintah sangat dipengaruhi biaya operasi, makin efisiensi maka bagian pemerintah juga semakin besar. Keempat, mendorong para pengusaha panas bumi segera melakukan eksplorasi,”jelas Rida di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Kelima, menyelesaikan penyusunan regulasi yang akan mendorong investasi dan pada saatnya akan meningkatan PNBP bagian pemerintah. Keenam, menerpakan Permen ini sudah mulai dilakukan tahun ini tentang cara pengenaan, pemungutan PNBP dar panas bumi. Ini sesuatu rutin dilakukan.

“Selanjutnya, ketuhuh mengusulkan agar perusahaan panas bumi diberikan insentif fiskal, salah satunya adalah misalnya kita duduk bareng dengan Kemenkeu untuk bebaskan PBB selama eksplorasi. Selama belum menghasilkan wajarnya PBB tidak dipungut dan itu memberikan gairah investasi panas bumi semakin bergairah,”ujarnya.

Sementara itu, untuk langkah kebijakan kedelapan dan kesembilan, ini merupakan kebijakan yang baru diterpakan di 2017. EBTKE akan melelangkan 8 WKP baru di 2017 dan dengan sendirinya akan berikan kontribusi iuran eksplorasi.

Kemudian, melakukan peningkatan PNBP akan dilakukan melalui iuran produksi royalti yang baru produksi dengan penerbitan izin panas bumi baru. “Ini kebanyakan sama dengan kebijakan 2016 dan karena energi sesuatu yang long term jadi kebijakannya tidak berubah setiap saat,” tandasnya.

(mrt-PT Rifan)

Sumber : Okezone