PT Rifan Financindo – JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, tiga bank nasional yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV telah menyatakan minatnya untuk ekspansi bisnis ke Malaysia.

?Dari empat BUKU IV, hanya Bank Central Asia (BCA) yang tidak berminat,? kata Deputi Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Siregar di Jakarta.

Selain BCA, tiga bank lain di Indonesia yang masuk dalam BUKU IV atau bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun adalah bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut dia, tiga bank tersebut dapat melakukan ekspansi dan mendapat kemudahan dari Malaysia, karena merupakan Qualified ASEAN Bank (QAB). QAB merupakan kriteria yang diberikan masing-masing negara kepada perbankan yang ingin berekspansi lintas negara sesuai Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ABIF) yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia.

Mulya menerangkan, kriteria penetapan QAB adalah bank yang memiliki permodalan kuat, bank yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dengan baik, dan bank yang asetnya dikuasai peserta domestik. Namun, Mulya belum bisa memastikan kapan Mandiri, BNI dan BRI akan merealisasikan investasinya di Malaysia.

Dia mengatakan, hal itu sangat tergantung kesiapan dari masing-masing bank. Sebab, tiga bank tersebut tidak hanya harus mendirikan kantor cabang, namun juga perusahaan (subsidary) di Malaysia. Jika kerja sama bilateral antara Malaysia dan Indonesia telah disepakati, nantinya tiga perbankan tersebut juga akan dibebankan biaya yang lebih murah untuk ekspansi.

Namun, syarat modal yang dibebankan tetap sebesar 300 juta ringgit Malaysia. Sedangkan, tarif administrasi (admission fee) untuk perbankan Indonesia nantinya akan turun dari 10,4 juta ringgit menjadi 5,2 juta ringgit. Kemudian, biaya dalam sistem pembayaran seperti untuk anjungan tunai mandiri (ATM) yang dipungut, turun dari 4 ringgit per transaksi menjadi 1- 2 ringgit per transaksi.

Namun iuran tahunan, biaya yang dibebankan akan lebih mahal dibanding bank domestik Malaysia, yakni 144.000 ringgit berbanding 42.000 ringgit.

?Hal itu harus dimaklumi karena perbankan Indonesia nantinya tinggal menikmati infrastruktur perbankan yang sudah dibangun Malaysia,? jelasnya.

Proses negosiasi untuk kesepakatan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam kerangka ABIF ini tercatat membutuhkan waktu enam tahun sejak 2011. Sementara, sejak lama dua raksasa perbankan Malaysia, yakni Maybank dan CIMB sudah mengekspansi pasar Indonesia, yang menjadi pasar terbesar di ASEAN.

Di sisi lain, perbankan Indonesia kerap dipersulit dan dikenakan biaya yang mahal jika ingin melebarkan bisnisnya ke Malaysia. ?Ketentuan Malaysia sangat membedakan mana yang bank asing dan mana yang domestik. Karena itu, kita upayakan ABIF agar terjadi resiprokal,? tandasnya.

Masih terkait asas resiprokal, Mulya mengatakan bahwa OJK melarang penambahan ekspansi perbankan Malaysia ke Indonesia, sebelum tiga bank Indonesia berdiri di negeri jiran tersebut. Saat ini sudah ada dua bank Malaysia di Indonesia, yaitu Maybank dan CIMB Niaga.

Diketahui, satu bank Malaysia lainnya yang berniat ekspansi ke Indonesia adalah RHB Bank Bhd. ?Jadi misal mereka mau buka satu bank lagi, jadi kan total ada tiga bank. Nah kalau begitu, mereka harus tunggu kita buka tiga bank dulu di sana, baru dia boleh tambah lagi. Ini resiprokal,? tegasnya.

Saat ini bank asal Indonesia yang telah membuka cabang di Malaysia adalah Bank Muamalat. Namun, bank tersebut bukan merupakan bank asli Indonesia karena kepemilikannya terbesar berasal dari negara Timur Tengah.

?Kita di ASEAN ini yang menjadi pasar besar, jadi mereka yang antusias masuk ke Indonesia. Makanya kita harus meng-counter. Misal, bank-bank di Indonesia tidak ada yang mau masuk ke Malaysia, ya sudah mereka juga tidak bisa tambah di sini. Makanya lewat ABIF kita bisa bertahan,? tambah Advisor pada Grup Dukungan Strategis Dewan Komisioner Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Hubungan Kelembagaan OJK Triyono.

(dni)

Sumber : Okezone