PT Rifan Financindo – ASAHAN– Status 2 Tower Rusunawa Asahan yang berdiri di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) yakni tower 3 dan 4 belum jelas nasibnya. Sebab, bangunan 5 lantai itu belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

?Benar, tower 3 dan 4 belum ada IMB. Tapi, kalau Tower 1 dan 2, IMBnya sudah ada. Pembangunan Rusunawa, waktu itu kan ada 2 tahap,? kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Usaha Nazaruddin di ruang Rapat Rambate Rata Raya DPRD Kabupaten Asahan. (Baca juga: Asahan Diminta Proaktif Fungsikan Rusunawa)

?

Pada saat proses pembangunan, menurut Nazar, pihaknya telah mengirimkan surat ke satuan kerja (Satker) direktur jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PU PERA) untuk melengkapi dokumen, seperti gambar bangunan, sertifikat lahan dan dokumen lainnya sebagai syarat menerbitkan IMB. ?Tapi sampai bangunan selesai, dokumen yang diminta tidak dipenuhi,? ujarnya.

Nazar menambahkan bahwa surat yang dijadikan dasar sebagai lahan hunian vertikal itu adalah surat penempatan lahan oleh bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan bukan dalam bentuk sertifikat. Terkait penindakan terhadap bangunan tanpa IMB tersebut, Nazar menyebutkan bukan kewenangan pihaknya. ?Soal penindakan, itu urusannya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Asahan,? sebutnya.

Menurut Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)wilayah Sumatera Utara (Sumut) Rurita Ningrum, kondisi tersebut menandakan ketidaksinkronan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan cenderung terkesan demi penyerapan anggaran dari kementerian saja dan terkesan proyek asal jadi. ?Ada banyak faktor yang kemungkinan bisa terjadi. Lebih jelasnya pihak kementerian yang tahu. Tapi biasanya, kalau rekanan hanya melaksanakan dokumen pelaksanaan yang sudah direncanakan,? ujarnya.

Untuk itu, dia meminta kepada Pemkab Asahan supaya berkoordinasi dengan pihak terkait Rusunawa tersebut. Jadi program pembangunan pemerintah untuk penanganan perumahan dan pemukiman kumuh itu, tidak sia sia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Asahan Rosmansyah mengatakan, beberapa alasan belum difungsikannya Rusunawa termasuk belum adanya dokumen teknis, seperti berita acara serah terima dari Pemerintah pusat kepada Pemkab Asahan.

Selain itu, kondisi fisik bangunan dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil kunjungan panitia khusus (Pansus) B DPRD Asahan yang menangani Ranperda Rusunawa beberapa bulan yang lalu. (Baca juga: 4 Tower Rusunawa di Asahan Terbengkalai)

?Keramik lantai ditemukan pecah pecah dan plafon di sejumlah ruangan belum terpasang. Selain itu, pada bagian tembok ditemukan retak, khususnya di Tower 3 dan 4,? ujarnya.

Untuk itu, dia menekankan kepada pihak eksekutif supaya menyelesaikan seluruh persoalan menyangkut Rusunawa, baik fisik bangunan dan dokumen teknis. Sehingga, Ranperda Rusunawa yang diusulkan oleh eksekutif, nantinya dapat dibahas dan kemudian disahkan sebagai Perda.

?Kalau sudah ada perdanya, maka satuan hunian Rusunawa yang ada bisa dibagikan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah,? pungkasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pembangunan Tower 3 dan 4 dikerjakan oleh PT Java Perkasa dengan anggaran Rp28 miliar dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

(rzk)

Sumber : Okezone